menitindonesia, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan penetapan peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional sepenuhnya menjadi kewenangan panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman disebut telah menemui langsung peserta bersama Pemerintah Kota Makassar melalui Kesbangpol Makassar di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (25/5/2026).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel Muhammad Salim Basmin mengatakan langkah mediasi dilakukan agar ruang komunikasi tetap terbuka dan aspirasi dapat disampaikan melalui mekanisme resmi.
BACA JUGA:
Kerja Sama Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel, Jembatan Kembar Barombong Masuk Tahap Percepatan
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada panitia pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).
Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.
Menurutnya, pemerintah provinsi tetap berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.
Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat menyikapi polemik yang berkembang secara bijak dan proporsional serta tidak mudah terpancing informasi yang belum utuh.
“Seluruh proses seleksi memiliki mekanisme dan kewenangan masing-masing yang harus dihormati bersama,” tutupnya.
