menitindonesia, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mengungkap sejumlah capaian program yang menjangkau jutaan masyarakat selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program tersebut mencakup bantuan pendidikan, tunjangan guru, pemenuhan gizi dan layanan kesehatan siswa serta santri, hingga pemberdayaan ekonomi umat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, berbagai program itu merupakan kontribusi Kemenag dalam mendukung empat agenda Asta Cita yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kementeriannya, yakni Asta Cita ke-3, ke-4, ke-7, dan ke-8.
“Kalau ditanya apa yang ingin kami capai dari seluruh ikhtiar tersebut, jawabannya sederhana dan sekali lagi ini menjadi amanah Presiden Prabowo, yaitu kami ingin kehadiran negara melalui Kementerian Agama semakin dirasakan masyarakat,” ujar Nasaruddin dalam Konferensi Pers Capaian Dua Tahun Asta Cita, Senin (19/10/2026).
Di bidang pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) sepanjang 2025-2026 tercatat menjangkau 5.216.294 siswa madrasah serta sekolah pendidikan Kristen, Katolik, dan Hindu. Program tersebut didukung anggaran Rp4,07 triliun.
Sementara itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjangkau 289.255 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dengan anggaran Rp3,032 triliun.
BACA JUGA:
Megah dan Berkembang Pesat, Pesantren As’adiyah Tuai Pujian dari Menteri Agama
Adapun Beasiswa Indonesia Bangkit hasil kerja sama Kemenag dan LPDP menjangkau 3.659 penerima pada periode 2024-2025 dengan nilai Rp1,377 triliun.
“Di bidang pendidikan, perhatian utama kami adalah memastikan keterbatasan ekonomi tidak memutus kesempatan anak-anak Indonesia untuk belajar,” tegas Nasaruddin.
Kemenag juga memperkuat pendidikan keagamaan bagi umat Khonghucu melalui pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung.
Dukungan terhadap kesejahteraan pendidik turut diperkuat melalui pemberian tunjangan profesi. Pada 2025, sebanyak 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, serta Buddha menerima tunjangan dengan nilai Rp19,148 triliun.
Pada 2026, jumlah penerima tercatat sebanyak 671.704 guru dengan alokasi anggaran Rp25,996 triliun.
Program pemenuhan gizi dan kesehatan juga menjangkau jutaan siswa dan santri. Kemenag mencatat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 6.335.217 siswa dan santri, sedangkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjangkau 3.209.783 siswa dan santri.
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengatakan, pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang.
“Anak-anak yang sehat dan tercukupi kebutuhan gizinya tentu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensinya,” kata Syafi’i.
Ia menekankan, perluasan program MBG di pesantren perlu didukung pendataan santri yang akurat, distribusi tepat sasaran, serta kualitas makanan yang terjaga.
Pesantren juga diharapkan terlibat lebih jauh dalam ekosistem program tersebut agar manfaatnya tidak hanya dirasakan melalui pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian pesantren.
“Pesantren yang kuat harus ditopang oleh santri yang sehat, berkualitas, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh,” tegasnya.
Syafi’i menambahkan, kebijakan selama dua tahun terakhir menunjukkan perhatian Presiden Prabowo terhadap kehidupan umat beragama, termasuk melalui penguatan kelembagaan dan penataan urusan keagamaan.
Salah satunya adalah pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Menurutnya, penguatan kelembagaan tersebut bertujuan memperkuat tiga fungsi pesantren sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Penguatan Ditjen Pesantren bukan sekadar penambahan struktur di Kementerian Agama. Yang ingin kita perkuat adalah ekosistem pesantren dan manfaatnya bagi umat,” ujarnya.
Di bidang pemberdayaan ekonomi umat, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengungkapkan, pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tercatat mencapai Rp44,698 triliun, dengan 149,954 juta catatan penerima manfaat.
Aset wakaf uang juga mencapai Rp4,7 triliun dan telah menjangkau 750 ribu penerima manfaat, antara lain melalui beasiswa pendidikan dan inkubasi wakaf produktif.
“Bagi kami, yang penting bukan hanya berapa besar dana yang terkumpul, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” kata Kamaruddin.
Program pemberdayaan ekonomi juga dikembangkan melalui 267 Kampung Zakat, 287 titik pemberdayaan ekonomi berbasis Kantor Urusan Agama (KUA), serta 25 Kota Wakaf.
Program pemberdayaan ekonomi berbasis KUA tersebut menjangkau 2.141 penerima manfaat sepanjang 2025-2026.
Selain itu, Kemenag mencatat pengelolaan dana umat sebesar Rp6,16 miliar melalui Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa untuk umat Kristen, Rp3,17 miliar melalui Badan Dharma Dana Nasional untuk umat Hindu, dan Rp11 miliar melalui Dana Paramita untuk umat Buddha.
“Harapannya, masyarakat tidak hanya terbantu hari ini, tetapi juga semakin berdaya untuk masa depan,” lanjutnya.
Dalam aspek kerukunan, Indeks Kerukunan Umat Beragama meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025. Capaian tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 sebesar 76,77.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, turut mengapresiasi peran Kemenag dalam mendorong agama menjadi kekuatan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat.
Menurut Syahganda, kontribusi tersebut terlihat dalam penguatan persatuan nasional, pembangunan integritas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Dari Bakom, kami sangat mengapresiasi tiga hal yang saya catat tadi. Pertama, Bapak Menteri Agama dan jajarannya telah berhasil meningkatkan agama sebagai alat persatuan nasional,” ujarnya.
Ia juga menilai nilai-nilai agama dapat membantu membangun kesadaran masyarakat untuk menjauhi perilaku koruptif dan menjaga integritas.
“Yang kedua, telah berhasil menjadikan agama sebagai alat pembebasan dari budaya korupsi,” ungkapnya.
Syahganda turut menyoroti peran Kemenag dalam meningkatkan kualitas manusia melalui program pendidikan, termasuk pembelajaran jarak jauh dan beasiswa.
“Yang ketiga, agama itu ikut berperan serta dalam memajukan pembangunan manusia dan sumber daya manusia, seperti pembelajaran jarak jauh, beasiswa, dan lain-lain,” katanya.
Ia menjelaskan, penyampaian capaian dua tahun Asta Cita merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan Prabowo-Gibran kepada masyarakat sekaligus wujud keterbukaan informasi publik.
“Penyampaian keberhasilan ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan dan keterbukaan informasi publik,” tegas Syahganda.
Menurutnya, pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi mengenai program dan hasil kerja karena pelaksanaannya menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat, termasuk pajak.
Kementerian dan lembaga, lanjutnya, akan menyampaikan capaian dua tahun pemerintahan melalui berbagai saluran, mulai dari pertemuan dengan wartawan, siaran pers, hingga media massa.
Syahganda juga berharap media turut menyampaikan tanggapan, keluhan, dan persoalan masyarakat yang masih membutuhkan penanganan, termasuk yang berkaitan dengan pelayanan Kemenag.
“Respons dari teman-teman media adalah hal yang kami harapkan untuk kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan pemerintah,” katanya.
