Debbie Rusdin: Negara Wajib Melindungi Hak Setiap Anak

Debbie Purnama Rusdin - Anggota DPRD Sulsel

 –Perlindungan AnakLegislator cantik DPRD Sulsel, Debbie Purnama Rusdin, sosialisasikan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013, tentang sistem perlindungan anak, di Hotel Agraha, Makassar, Rabu (29/07).

menitindonesia.com, MAKASSAR – Sosialisasi Perda ini, dihadiri warga Kecamatan Ujung Tanah dengan menerapkan standar protokoler kesehatan, jaga jarak dan pakai masker. Debbie menjelaskan, bahwa negara menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak, karena itu merupakan hak azasi manusia.

Di hadapan audiens yang mengikuti acara sosialisasi itu, Debbie bilang bahwa setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. “Setiap anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini sudah ada aturannya, yakni Undang-undang dan Peraturan Daerah,” ujar Debbie.

Rosmiati mendampingi Daiebbi Rusdin menyampaikan penjelasannya

Pada pertemuan yang dibagi dalam tiga sesi itu, karena pembatasan jarak, banyak mempertanyakan tentang batasan anak menikah, dan jaminan anak mendapatkan perlindungan, serta jaminan pendidikan jika berhadapan dengan kasus hukum. Misalnya menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Mendapat pertanyaan dari warga, Dibbie menjelaskan bahwa, terjadinya penikahan dini, biasanya disebabkan pola asuh orang tua yang tidak maksimal. “Pernikahan di bawah usia 18 Tahun, disebut sebagai pernikahan dini,” ujar Debbie.

Istri dari pengusaha sukses Rusdin Abdullah itu, menjelaskan mengapa pernikahan dini harus dicegah. Banyak pertimbangannya, terutama masalah kesehatan reproduksi bagi anak perempuan. “Organ reproduksi perempuan usia di bawah 18 Tahun belum siap, hal itu dikaitkan dengan angka kematian ibu melahirkan yang sangat tinggi. Di sinilah peran orang tua wajib melindungi anaknya,” tegas Debbie.

Direktur LBH APIK Rosmiati SH, turut hadir sebagai pemateri. Rosmiati – yang  juga Pengurus LPA Makassar – menjelaskankan bahwa anak tidak boleh menikah di bawah usia 19 tahun.

“Usia perkawinan, itu tidak boleh dibawah 19 tahun sebagaimana diatur dalam undang undang perlindungan anak,” jelas Rosmiati.

Lanjut, Rosmiati bilang, jika seorang anak berhadapan dengan kasus hukum, wajib dilindungi, Bahkan menurut Rosmiati, setiap anak, berhak untuk mendapatkan pendidikan sekalipun menjadi warga binaan di Lapas.

Perda ini lahir untuk menjawab persoalan anak di Sulsel. Payung hukum yang digunakan untuk  memperjuangkan hak-hak anak. “Jadi tidak ada alasan orang tua tidak melindungi anaknya,” ujar Rosmiati.(nabila)



TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini