Diduga Rusak Pesisir Maros, Aktifis Mahasiswa Laporkan Bau Korupsi ke Kejaksaan

Ahmad Takbir Abadi menyerahkan laporan hasil investigasinya terkait perusakan Pesisi Maros ke Kejaksaan Negeri Maros.

Bau KorupsiAktifis Mahasiswa Maros, Ahmad Takbir Abadi, menenteng laporan investigasinya ke Kejaksaan Negeri Maros atas kerusakan mangrove di Pesisir Maros. Diduga ada oknum bermain dan mengais uang dengan cara merusak lingkungan dan merugikan negara.  

menitindonesia.com, MAROS – Aktifis Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah asal Maros, Ahmad Takbir Abadi, bertandang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Maros. Rabu (29/7), kemarin.

Takbir – yang juga Ketua Satuab Pelajar dan Mahasisewa Pemuda Pancasila di Maros –  menjelaskan kunjungannya ke Kantor Kejari untuk melaporkan dugaan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan pesisir Kabupaten Maros.

Dia mengaku telah menjelaskan melakukan investigasi langsung dan kajian terkait dugaan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Laporan investigasi Takbir disusun rapih dan diserahkan langsung ke Kejari Maros.

Dalam dokumen investigasinya itu, Takbir menjelaskan bahwa laporannya mencakup tiga daerah pesisir yang rusak, yakni Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, dan Kecamatan Bontoa. “Kami melaporkan dugaan kuat adanya oknum yang melakukan sertifikasi lahan untuk dijadikan tambak, yang sebelumnya adalah hutan mangrove. Ini jelas merusak lingkungan dan merugikan negara,” ujar Takbir.

Aktifis mahasiswa yang gemar menggelar demonstrasi itu, menjelaskan bahwa Hutan Mangrove itu, memiliki banyak fungsi, utamanya menghidupi ekosistem di pesisir. Sehingga pada dasarnya ketika ekosistem di pesisir tidak terawat dengan baik, maka otomatis akan mengancam masyarakat yang ada di pesisir.

“Ulah oknum yang diduga terlibat itu, mesti dilidik. Jika cukup bukti, kami berharap Kejari Maros menyidiknya dan menetapkan tersangkanya untuk diproses secara hukum. Ini sudah dikategorikan pembabatan hutan, kami sudah kaji dan ini tidak bisa kita biarkan, karena mengancam ruang hidup,” tulis Takbir dalam releasenya yang disampaikan kepada media, Rabu (29/7).

Selain itu, Takbir juga melaporkan indiklasi kongkalikong dari pihak pemerintah yang memberikan izin untuk melakukan pembabatan hutan mangrove, itu.

Ia menyarankan, agar dilakukan pemeriksaan prosedur perizinan, mulai dari Desa, Kecamatan, sampai di tingkat Kabupaten. “Semuanya harus dimintai keterangan,” tegas Takbir.

Lanjutnya, Takbir berharap pihak kejaksaan segera menindaklanjuti laporannya dan menegakkan aturan dengan seadil-adilnya. “Ini persoalan keberlangsungan hidup, jadi kami minta pihak kejaksaan untuk tegas melakukan tugasnya,” ujar Takbir.

Aktivis Lingkungan Saiful Islam, menambahkan kalau persoalan pengrusakan hutan mangrove ini, sudah berlangsung sejak lama. “Harusnya pemerintah daerah tidak melakukan pembiaran, karena Kabupaten Maros punya perda yang mengatur tentang hutan mangrove. Ironisnya, ini dibiarkan, malah masyarakat yang tenggelam kalau banjir justru disalahkan,” ujar Saiful.

“Saiful menambahkan, bilang Pemerintah Daerah tidak tegas dalam meneggakan Perda yang telah dibuatnya. “Perda mengrove itu, diterbitkan sejak tahun 2015, tapi tidak pernah diterapkan. Kesannya percuma saja. Bikin habis uang daerah studi banding dan konsultasi, tapi Perdanya tidak berguna,” kata Saiful, menyindir. (nabila)



TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini