Lahan Pacuan Kuda Parangtambung Punya Supu, LKBH Makassar: Jangan Lagi Diganggu

Direktur LKBH Makassar, Muhammad Sirul Haq. (Foto: Ist)
YOSS cuma pinjam pakai – Supu Bin Baso Pajalarang, meminta semua pihak jangan ada  mau menguasai lahan pacuan kuda yang merupakan warisannya itu. “Lahan itu memang punya Supu Bin Baso Palajarang berdasarkan rincik yang terbit di tahun 1958,” kata Muhammad Sirul Haq.
menitindonesia, MAKASSAR – Lahan Pacuan Kuda, di Jalan Malengkeri, Parangtambung, Makassar, yang selama ini dipinjam pakai oleh Yayasan Olah Raga Sulawesi Selatan (YOSS), kini status kepemilikannya sudah jelas: milik Supu Bin Baso Palajarang berdasarkan rincik yang terbit pada tahun 1958.
Agar lahan pacuan kuda itu tidak lagi diganggu gugat oleh pihak lain, Supu meminta Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Makassar untuk mendampingi dan mengadvokasi lahan miliknya, apalagi pihak YOSS sering mengklaim jika lahan itu dikuasai YOSS.
“Tanah pacuan kuda itu punya klien kami, ahli waris Supu Bin Baso Palajarang, berdasarkan rincik yang terbit di tahun 1958,” ungkap Muhammad Sirul Haq, Direktur LKBH Makassar, Selasa (2/2/2021).
Lahan Pacuan Kuda Parangtambung milik Supu Bin Baso Palajarang berdasarkan rincik terbit 1958. (Foto Ist)
Muhammad Sirul Haq sengaja datang meninjau lahan pacuan kuda yang diklaim punya Supu, itu. Ia membawa arsip dokumen rincik kepemilikan dari ahli waris. Ia meminta YOSS yang selama ini menmguasai lahan tersebut agar segera hengkang.
Dia mengungkapkan, bahwa sertifikat hak pakai atas tanah pacuan kuda Parangtambung Makassar oleh YOSS telah berakhir masa pakainya. Menurutnya, dasar penerbitan sertifikat hak pakai juga tidak jelas.
“Dasar YOSS menguasai lokasi hanya berdasarkan sertifikat hak pakai yang telah berakhir masa berlakunya. Sekarang jangan lagi mau coba-coba mengutak-atik lahan ini. Punyanya sudah ada, ialah ahli waris, klien kami,” ujarnya.
Tanah milik kliennya itu, kata Sirul, juga bukan asset milik provinsi dan lahannya tidak terdaftar sebagai asset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Jadi tidak ada yang boleh mencaplok lahan pacuan kuda ini, karena tidak ada pihak yang memiliki alas hak selain klien kami,” ujar Sirul Haq.
LKBH Makassar berharap YOSS dan Pemprov Sulsel untuk menyerahkan sepenuhnya tanah tersebut kepada kliennya.
“Jika lahan tersebut dibutuhkan oleh pemerintah, klien kami bisa menyerahkan melalui sistim ganti untung terhadap ahli waris, Supu Bin Baso Palajarang,” katanya. (ade zakaria)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini