DPRD Maros Terima Kunjungan Legislator Daerah Yang Datang Study ke Maros

Anggota Komisi II DPRD Maros Amril, menerima kunjungan DPRD Pare-Pare dan DPRD Polman. (Foto: Humas DPRD-Ist)
menitindonesia, MAROS – Aktifitas di Gedung DPRD Maros disibukkan menerima kunjungan kerja dari sejumlah DPRD yang datang melakukan studi ke DPRD Maros, pada Kamis (18/3/2021), kemarin.
Rombongan Anggota DPRD yang datang ke Maros, masing-masing DPRD Polman, DPRD Pare-Pare dan DPRD Bone.
Rombongan dari DPRD Pare dan Polman, diterima oleh Anggota Komisi II DPRD Maros Amril. DPRD Pare-Pare, ingin mendapatkan informasi terkait pengelolaan konten dan perencanaan komunikasi Publik di Kabupaten Maros.
Amril menjelaskan, kebijakan-kebijakan Pemkab Maros terkait dengan pengelolaan informasi publik secara rinci. Tak hanya itu, menurut Legislator dari Fraksi PAN itu, informasi publik sudah merupakan amanah konstitusi, yakni pasal 28 F UUD 45.
“Selain amanah UUD 45 Pasal 28 F, juga sudah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 345, di situ jelas, ayat 1 menyebutkan Pemda wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik. Manajemen Pelayanan publik yang dimaksud ayat tersebut, salah satunya adalah pengelolaan informasi,” kata Amril.
Untuk Maros, kata dia, merupakan salah satu daerah yang menggunakan konten dalam berkomunikasi dengan publik. Ada banyak pencapaian-pencapaian yang disampaikan pemerintah lewat komunikasi di medsos, termasuk sekretariat DPRD Maros, yang aktif mengunggah kegiatan DPRD lewat Facebook.
Bahkan, Amril juga menjelaskan, bahwa Bupati Maros HAS Chaidir Syam sudah memerintahkan seluruh ASN dalam lingkup Pemkab Maros agar memiliki akun medsos dan mengikuti akun resmi milik Pemkab Maros.
“Tujuannya, agar kegiatan Pemkab diketahui oleh masyarakat dan mendekatkan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakatnya,” jelasnya.
Terkait kunjungan DPRD Polman yang ingin mengetahui pelaksanaan pekerjaan jalan nasional, juga mendapatkan informasi penting yang disampaikan Amril.
Khusus jalan nasional, kata dia, saat ini memang banyak dikeluhkan masyarakat lantaran kondisi jalan rusak. Dan masyarakat belum mengetahui, kalau proyek jalan nasional itu dikerjakan oleh Balai dari Kementerian PU, bukan kewenangan daerah.
“Kalau jalan nasional rusak, warga mengadu ke DPRD. Karena ini aspirasi warga, maka DPRD suarakan aspirasi warga itu ke pusat agar jalan nasional yang rusak segera diperbaiki. Itu kewenangannya, bukan kewenangan kita di daerah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, di Kabupaten Maros terdapat banyak jalan nasional yang berlubang. Mulai dari jalan poros Makassar-Maros, poros Maros-Pangkep, hingga poros Maros-Bone.
“Kami tidak bisa suruh bupati pergi tambal jalannya, karena itu kewenangan pusat, jadi kami suruh menterinya yang perintahkan anak buahnya menambal jalan-jalan nasional yang berlubang di daerah kami,” kata Amril.
Sementara itu, DPRD Bone yang datang menggali wawasan dari pencapaian Maros dalam keberhasilannya meraih Piala Adipura sebanyak enam kali berturut-turut. Mereka ingin mencontoh langkah-langkah Maros untuk menjadi peraih Adipura.
Rombongan studi banding legislator Kabupaten Bone mendapat masukan dari Anggota Komisi III DPRD Maros, H Mursyid.
Dia menjelaskan, bahwa upaya Pemkab Maros mendapatkan Adipura, diawali dengan membangun kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, kemudian pemerintah memperbaiki fasilitas umum dan sosial, seperti membuat taman, ruang terbuka hijau, memperbaiki drainase dan menyiapkan tempat-tempat sampah umum.
“Hanya itu kiat-kiat kita mendapatkan Adipura, dibangun dulu kesadaran lingkungan kepada masyarakat sambil menjalankan program Adipura dan manjadikan kota dan desa bersih dan teduh,” pungkas Mursyid. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini