Tanggapi Wacana Penurunan Nilai Pajak Parkir 30 Persen, Legislator Maros Amril: Nanti Rakyat Curiga Pasal Perda Ditransaksikan

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Maros, Amril. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAROS – Wacana merubah Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama pada pasal penetapan pajak parkir senilai 30 persen, ditanggapi oleh Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Maros dari Fraksi PAN, Amril.
“Perubahan paket Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak menjadi persoalan untuk dilakukan revisi. Tapi pada pasal penetapan pajak parkir yang selama ini dipakai untuk memungut pajak parkir di Bandara Sultan Hasanuddin, yakni sebesar 30 persen, tidak boleh diturunkan, karena itu sangat berdampak pada pendapatan daerah,” kata Amril, beberapa hari lalu.
Dia pun mengungkapkan, pihak PT Angkasa Pura memang sudah melakukan pendekatan dan lobby-lobby ke DPRD agar menurunkan nilai pajak parkir yang diatur pada Perda dari 30 persen menjadi 20 persen. Namun, kata dia, Ketua DPRD Maros HA Patarai Amir, meminta Angkasa Pura membicarakan hal itu dengan Bupati Maros, sebab DPRD hanya membahas dan menyetujui Perda yang dibuat Pemkab.
“Pihak Angkasa Pura I Hasanuddin sudah pernah ke DPRD membicarakan soal rencana menurunkan nilai pajak parkir. Tapi menurut saya nilai pajak 30 persen sudah sangat tepat, sebab objek pajak ini kan di Bandara Sultan Hasanuddin dan Grand Mall,” ungkap Amril, Senin (19/4).
Bahkan, menurut legislator yang dikenal pecinta otomotif ini, PT Angkasa Pura I yang mengoperasikan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros itu, tidak pernah memberikan ruang pendapatan kepada Maros, kecuali sektor pajak yang memang sudah diatur Undang-Undang Nomor  28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Jadi sebenarnya lobby-lobby PT Angkasa Pura I menurunkan nilai dari 30 persen pajak  parkir, itu sama melobby agar pasal di Perda pajak diturunkan. Kalau ini dilakukan, berarti kami bisa dicurigai memperjualbelikan pasal di Perda kepada pihak mereka. Jadi ngeri kalau dilakukan penurunan, sebab daerah bisa kehilangan pendapatan puluhan milyar,” ucapnya.
Amril menyarankan pihak Angkasa Pura I kalau menginginkan Pajak Parkir dirunkan dari 30 persen ke 20 persen, melobby saja langsung ke DPR RI atau langsung ke Presiden agar mengubah UU Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur nilai pajak parkir yang boleh dipungut oleh daerah.
“Kalau Perda diubah nilai pajaknya, apalagi alasannya adanya penurunan penumpang pesawat terbang karena pandemi, itu membuat kami dicurigai menjual pasal di Perda pajak. Kan penumpang menurun tidak ada hubungannya dengan pajak parkir, tapi karena saat ini ada wabah virus corona. Ya kan, logikanya seperti itu,” pungkas Amril.
Sementara dikonfirmasi ke pihak Angkasa Pura terkait adanya permintaan untuk menurunkan nilai pajak parkir, General Manager PT Angkasa Pura I Wachyudi, belum memberikan komentarnya. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini