DPRD Makassar Dengarkan Jawaban Walikota Terhadap APBD Perubahan 2021

Paripurna DPRD Makassar terhadap jawaban eksekutif mengenai APBDP 2021. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Walikota Makassar menyampaikan jawaban/tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Perataturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Rabu (29/09/2021).
Rapat Paripurna Jawaban Walikota ini merupakan rangkaian rapat paripurna sebelumnya yang mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi DPRD Makassar terhadap Ranperda APBD Perubahan tahun 2021 kemarin.
Jawaban walikota disampaikan langsung Walikota Makassar Ir. Ramdhan Pomanto yang bergantian dengan Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi. Secara berturut menjawab pandangan fraksi sesuai dengan urutan pembacaan pandangan pada rapat yang lalu.
Tak seperti rapat-rapat sebelumnya yang digelar terbatas dengan virtual, kini rapat paripurna dihadiri undangan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Lantaran hari ini, Kota Makassar telah memasuki PPKM level 2 setelah sebelumnya level 4.
Dalam penjelasannya, Walikota Makassar Ramdhan Pomanto menyampaikan terima kasih atas dukungan dan apresiasi seluruh pihak terutama anggota DPRD sebagai representasi rakyat.
“dengan program makassar recover makassar berhasil menekan penyebaran covid—19 yang semula berstatus PPKM Level 4, kini menjadi PPKM Level 2. Ini semua berkat dukungan dari semua pihak tertutama pihak legislatif yang merupakan representasi rakyat,” tegasnya.
Adapun sejumlah penjelasan yang dibacakan, seperti program penanganan banjir dan genangan yang mengakibatkan kemacetan, program bantuan modal UMKM, program bantuan sosial, dan penaganan air bersih.
Selain itu, Walikota Makassar Ramdhan Pomanto mengungkapkan hal ini merupakan proses pengawasan pada DPRD sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara maksimal. Sangat krusial, menurut beliau, adalah penurunan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tak terhindarkan.
“sangat krusial adalah penurunan PAD yang tak terhindarkan. Namun kami telah melakukan evaluasi terhadap potensi pendapatan yang ada di kota makassar sehingga upaya memaksimalkan APBD dan meminimalkan Silpa telah kami lakukan,” jelasnya. (andi esse)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini