Komisi I DPRD Maros Mediasi Sengketa Lahan Warga Padang Sessere dengan Ahli Waris Karaeng Mone

Ketua Komisi I DPRD Maros Abidin Said dan mantan Lurah Hasanuddin, Mahmud Usman. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAROS – Komisi I DPRD Kabupaten Maros melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memediasi kasus tanah sekitar 2,1 haktare di Padang Sessere, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai yang menjadi objek sengketa dua pihak yang merasa masing-masing memiliki hak.
RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Maros, H Abidin Said, dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa di ruang rapat utama DPRD Maros, Senin (21/3/2022).
Dalam rapat tersebut, pihak yang mengaku ahli waris, Syamsuddin Karaeng Mone, menyampaikan tanah yang terletak di Padang Sessere RT 5 itu, adalah hak ahli waris berdasarkan persil 81D1 seluas 4 haktare, kohir 430C1 tahun 1972 dari ahli Waris ke Dollah Daeng Mone persil 81 D1 luas 2,1 haktare, kohor 559 c1, hingga saat ini belum pernah dipindah tangankan oleh ahli waris, Syamsuddin Karaeng Mone.
“Tanah yang seluas 4 Ha sebagian telah terjual kurang lebih 30 are dari 14 kepala rumah tangga yang terletak di lingkungan Padang sessere, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai. Sisah tanah yang dikomplain oleh ahli kami waris dari Karaeng Mone, sekitar kurang lebih 1,8 Ha,” kata Syamsuddin.
Namun pemyampaian Syamsuddin itu, dibantah oleh pihak terlapor, bahwa tanah yang mereka tempati sekarang adalah tanah milik negara.
Pendamping dari pihak pelapor, Amir Kadir, mengatakan bukti berkas berupa rinci beserta pernyataan masyarakat yang menumpang di atas tanah hak milik ahli waris Karaeng mone, hanya sebatas menumpang pada saat itu sampai sekarang.
“Ada pengakuan dan pernyataan masyarakat, mereka hanya sebatas menumpang di atas tanah milik ahli waris Karaeng Mone,” ujar Amir Kadir didampingi oleh mantan Anggota DPRD Maros, H Supu Anwar Jalil, yang juga adalah pengurus tanah ahli Waris Karaeng Mone.
Juga turut hadir dalam RDP ini, mantan Lurah Hasanuddin yang juga pernah menjabat Camat Mandai, H Mahmud Usman, membenarkan pernyataan ahli waris dari Karaeng mone, bahwa tanah yang dipersoalkan tersebut memang milik Karaeng Mone dan warga yang menempatinya adalah status menumpang.
“Jadi bukan tanah negara, ini tanah milik Karaeng Mone yang dicaplok oleh masyarakat karena dianggap pemiliknya sudah tidak ada. Waktu itu Karaeng Mone pindah ke Aceh,” ucap Mahmud Usman.
Bahkan, lanjut Mahmud Usman, saat dia menjabat Lurah Hasanuddin tahun 2003, dia mengaku pernah turut memediasi antara warga dengan ahli waris karena pihak ahli waris minta apa dasar hukum warga menempati lahannya.
“Pada waktu kami mediasi, malah ada warga yang mengembalikan sertifikat, namanya Pak Rasyide, dia mengakui bahwa dia disuruh Karaeng Mone menempati lahannya berupa sawah, saat itu Karaeng Mone pergi ke Aceh. Tapi ini ada ahli warisnya, sehingga Pak Rasyide mengembalikan sertifikat tanahnya,” terang Mahmud.
Selain itu, Mahmud juga menyinggung, bahwa warga yang menempati lahan milik ahli waris Karaeng Mone itu, sudah pernah membuat pernyataan bahwa mereka memang menumpang di atas tanah milik Karaeng Mone.
Setelah mendengarkan semua pihak dalam rapat tersebut, H Abidin Said, menyarankan kepada kedua belah pihak yang berseteru terkait tanah di Padang Sessere itu, agar melakukan pembicaraan secara persuasif.
Abidin mengungkapkan, jika apa yang dipersoalkan dalam RDP Komisi I DPRD Maros itu, sudah masuk di kepolisian. Menurutnya persoalan yang mencuat adalah adanya saling klaim, yang satu sudah menguasai tanah tempat tinggalnya berpuluh-puluh tahun, dan yang satu merasa sebagai ahli waris karerna memiliki surat rinci.
“RDP ini tujuannya memediasi agar bisa ditemukan win-win solution. Daripada berperkara, ini kita tahu bisa menghabiskan waktu, energi dan biaya yang lebih banyak,” ujar Abidin.
Oleh karena itu, lanjut Abidin, DPRD meminta kedua belah pihak yang bersengketa terkait lahan tempat tinggal mereka di Padang Sessere itu, agar menyelesaikan secara kekeluargaan.
Dia juga menduga bahwa pihak yang mengadukan, yakni ahli waris, terdapat perbedaan dan bisa jadi, sesuai surat beda lokasi.
“Meskipun ini sudah di kepolisian, tapi tidak masalah jika dilakukan RDP agar kedua belah pihak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan,” pungkasnya. (asrul nurdin)