KPK, Kejati dan BKAD Sulsel Tertibkan Aset Pemprov di Bulukumba

Penertiban asset Pemprov Sulsel. (Foto: Ist)
menitindonesia, BULUKUMBA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sulsel melakukan penertiban aset di Kabupaten Bulukumba, pada Kamis (31/3/2022), kemarin, Sore hingga malam.
Adapun penertiban aset, Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemprov Sulsel pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHBun), berupa tanah sawah seluas sekitar 62 hektar, dimana 30 hektar lebih dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggungjawab selama bertahun-tahun. Lokasinya di Batukaropa, Kabupaten Bulukumba.
Penyelamatan aset ini merupakan komitmen Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Bidang Pengelolaan BMD pada BKAD Sulsel, Murniati, berterimakasih atas kolaborasi yang terjalin antara BKAD dengan Satpol PP Sulsel, Unsur Kepolisian, Unsur TNI serta Pemerintah Kabupten Bulukumba.
“Terima kasih atas kolaborasi antara pemerintah Provinsi, TNI-Polri, dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Sehingga Penertiban ini dapat berjalan lancar,” katanya.
Dia berharap setelah penertiban ini, Dinas TPHBun Pemprov Sulsel dapat memaksimalkan lahan tersebut sehingga dapat memberikan PAD pagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Sulsel, Zaenal Abidin, menyampaikan, penertiban aset bertujuan mengembalikan aset kepada Pemprov selaku pemilik barang yang dapat digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat.
“Asset yang ditertibkan dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Pemprov Sulsel untuk digunakan memakmurkan rakyat di bidang ketahanan pangan mandiri, dan juga memberi konstribusi PAD,” pungkasnya. (andi esse)