Kenaikan BBM di Mata Mahasiswa

Penulis
Oleh A.Yahyatullah*
menitindonesia – Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk tidak menolak kebijakan Pemerintah yang akan berdampak menyengsarakan rakyat. Hari-hari ini, pemerintah telah mengambil keputusan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Kita tentu bertanya, apa dasar dan alasan pemerintah menempuh jalan tersebut.
Dari berbagai penyampaian pemerintah dan analisa yang muncul di media, kebijakan tersebut di ambil karena pemerintah mencabut subsidi bagi kebutuhan dasar tersebut. Argument pencabutan subsidi BBM itu antara lain beratnya beban APBN yang seperti kita tau lebih banyak di gunakan untuk membayar utang dan bunga utang. Ini tersebut argumentasi yang sangat di sayangkan, beban APBN lain yang kita ketahui adalah kesepakatan Pemerintah dan DPR tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur atas dasar bahwa Kalimantan Timur bisa mengundang Investor asing, karena lahan luas. Ini merupakan cerminan, bahwa fokus Pemerintah masih pada pembangunan infrakstruktur atau pembangunan fisik. Padahal, kita ketahui proyek pembangunan IKN yang membebani APBN ini sungguh sangatlah tidak mendesak, di banding tingkat kemiskinan hari ini, upaya pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
Pada saat yang sama, kita tahu APBN kita masih tampak mengalami kebocoran dan inefisiensi dalam penggunaannya seperti masih tingginya korupsi mulai tahap perencanaan sampai realisasinya.
Dari gambaran tersebut kebijakan kenaikan BBM yang di ambil mengesankan bahwa Pemerintah tidak memiliki alternatife lain. Meskipun kebijakan tersebut telah di susul dengan kebijakan baru berupa bantalan sosial langsung tunai yang di maksudkan untuk meminimalisir dampak terhadap masyarakat. Pertanyaannya apakah kebijakan susulan ini dapat meringankan beban masyarakat akibat kenaikan BBM?
Kita bisa berpandangan bahwa Keanaikan BBM dapat menjadi tolak ukur bahwa Pemerintah benar-benar tidak memiliki alternatife lain, padahal kita tau bahkan dengan bantalan sekalipun masyarakat pasti terdampak terutama masyarakat menengah ke bawah.
Kita bisa membayangkan, bahwa sekian persen masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan akan merasakan kesengsaaraan ini, karena kenaikan BBM pasti memicu kenaikan Harga-harga kebutuhan pokok lainnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga, tidak ada alasan lain, selain menolak kenaikan tersebut dan meminta kepada Pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan melalui Pajak, Bea dan Cukai dan sumber-sumber lainnya. Pada saat yang sama kita meminta Pemerintah untuk menunda proyek-proyek besar seperti IKN yang saat ini belum terlalu signifikan untuk menjadi fokus.
Beberapa hari yang lalu, saya singgah mengisi BBM di wilayah Tallo Makassat, saya bermaksud mengisi BBM jenis pertalite yang harganya Rp. 7.450,00. Ketika saya sudah menyampaikan untuk membeli BBM jenis pertalite tersebut, petugas menjawab bahwa ”BBM jenis pertalite sudah tidak tersedia BBM dan akan ada ketika harganya sudah naik.”

Mendengar hal tersebut saya sungguh kaget. Hal yang sama juga di alami oleh pembeli lain, yang mau tak mau harus membeli BBM jenis pertamax yang harganya sangat mahal. Kita tentu berhadap bahwa Pemerintah harus memikirkan kembali kebijakan kenaikan harga BBM ini dan lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan, dan rasa keadilan di masyarakat.

Dapat di pastikan kalau kebijakan kenaikan BBM ini tetap di ambil maka akan mengakibatkan kesengsaraan sehingga kita patut mengatakan bahwa, selama tidak ada kesadaran moral dari pemerintahan ini dan Pemerintah seenaknya mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakatnya hari ini, maka masyakat akan terus merasakan ketidakadilan. Sementara itu, kita memimpikan hadirnya Pemerintahan yang bersih yang fokus pada peningkatan kesejahteraan termasuk Pendidikan dan kesehatan. Kita sudah lelah di mana hukum hanya menjerat masyarakat biasa ketimbang elite dan lingkaran pemerintah sendiri, rendahnya kesadaran masyarakat kita mengenai kebijakan yang di ambil Pemerintah meskipun merugikan dan kurangnya perhatian mahasiswa dalam menolak kebijakan yang sangat menyengsarakan.
Ringkaanya, kita menghimbau upaya-upaya Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan selain memikirkan kemajuan juga memikirkan sisi relevansinya dan dampaknya di tengah masyarakat. Karena kita tau kehadiran Pemerintah tidak lain mengemban tugas mulia untuk kesejahteraan rakyat sehingga pemikiran, perencanaan pembangunan, kesejahteraan, keadilan, pendidikan harus benar-benar untuk rakyat dan bukan untuk golongan dan kelompok tertentu saja.
*) Ketua BEM FEB Unismuh Periode 2021-2022