Mahasiswa PTIK Belajar HAM dan Demokrasi di Nagara Institute, Akbar Faisal: Loyalitas Berlebihan ke Atasan Merusak Polri

Diskusi Nagara Institute dengan mahasiswa PTIK Polri, bahas soal isu HAM, Demokrasi dan Tupoksi Polri. (Foto: Ist)
menitindonesia, JAKARTA – Nagara Institute menerima kunjungan study mahasiswa Perwira PTIK untuk berdiskusi dan belajar tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Polri, di kantor Nagara Institute, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (13/9/2022).
Dalam diskusi dan debat dengan mahasiswa PTIK ini, Nagara Institute menghadirkan Pengamat Militer, Dr Connie Rahakundini Bakrie, MS.i, Anggota Wantimpres, Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, dan Waka BSSN, Komjen Pol Dharma Pongrekun.
Diskusi bertajuk “Polisi: Kemarin, Hari Ini & Esok” dipandu oleh Mantan Anggota DPR RI Oheo Sinapoy berlangsung seru sebab pada banyak bagian membahas kasus dari berbagai sudut pandang.
Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faisal, menjelaskan bahwa Nagara Institute fokus pada isu demokratisasi dan Kenegaraan. Ia pun membedah kasus Ferdy Sambo sebagai pemantik diskusi.
Menurut Akbar Faisal, kasus Ferdy Sambo bisa menjadi momentum pembenahan institusi kepolisian secara sistemik, termasuk ‘memutus hubungan’ saling menguntungkan di luar tupoksi antara oknum Polri khususnya di tingkat elit dengan para politisi.

“Ada banyak tentakel politik yang bekerja di internal Polri sehingga wajah Polri hari ini kehilangan bentuk. Sempurna keadaannya sebab Polri juga menyediakan diri untuk dimanfaatkan. Kita bisa melihat itu dalam banyak kasus relasi kuasa antar lembaga negara,” papar Akbar Faizal.

Sementara itu, Sidarto Danusubroto yang datang ke markas Nagara Institute langsung dari Istana Negara untuk bertemu Presiden memaparkan polisi saat ini hanya bisa dievaluasi dan diperbaiki dengan pendekatan perbaikan peraturan perundang-undangan (By Law). Namun, kata ajudan terakhir Bung Karno ini, ide ini bukan perkara mudah karena menyangkut political will dari pada pembuat undang-undang yang saat ini juga nyaman untuk menggunakan polisi sebagai alat kekuasaan.
Connie Rahakundini mengkritik sistem dan jenjang komando yang ada di kepolisian yang menurutnya sama dengan komando yang ada pada militer. “Inilah penyebab mengapa kasus Ferdy Sambo yang notabene sebenarnya kasus pembunuhan biasa yang harusnya selesai cepat namun melebar menjadi diskusi publik dan lalu menjadi tuntutan perbaikan total di tubuh kepolisian,” jelas Connie.
Ditambahkannya, Kasus Ferdy Sambo adalah bukti bahwa sistem komando model militer di internal Polri membuat banyaknya oknum polisi terseret hingga mencapai 97 orang dari berbagai level pangkat, dari jenderal bintang dua hingga pangkat terendah dalam polri yakni Bharada.
Sementara itu, Komjen Pol Dharma Pongrekun menilai wajah polisi hari ini adalah dampak dari konsep pendidikan di Indonesia yang menjadikan nilai/angka acuan untuk mengukur segala ukuran pencapaian. Salah satu akibatnya, polisi dalam karirnya selalu mencari dan merebut angka tersebut sebanyak-banyaknya demi karir. Penerjemahan angka tadi bisa dalam banyak bentuk dan makna.
Salah satu poin penting dari paparan jenderal polisi bintang tiga aktif ini adalah loyalitas berlebihan kepada atasan dan atau senior dalam internal Polri telah sampai pada tahapan merusak nilai-nilai Tribrata. (andi esse)