FOTO: Ali Mochtar Ngabalin (Tenaga Ahli Utama KSP).
menitindonesia, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, meminta Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto, agar tidak sembarang melontarkan pernyataan sinis yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Ali, dalam pemerintahan Presiden Jokowi di Periode kedua (2019-2024), Jokowi membangun rekonsiliasi dengan merangkul semua partai politik, termasuk Gerindra dan Prabowo Subianto, yang menjadi rival Jokowi pada dua kali Pilpres.
“Tak usah itu Hasto marah-marah, tak usah sinis, tak usah ada kata-kata yang tak lazim keluar. Mari kita lihat dalam dunia politik, harus punya adab, harus dewasa berpikir dan bersikap,” kata Ali Mochtar Ngabalin, dikutip Senin (30/10/2023).
Ia menyebut, penilaian Hasto yang mengatakan Jokowi meninggalkan itu tak lazim dan justru memberikan penilaian yang vulgar. Menurutnya, Jokowi sering menyampaikan urusan calon presiden dan calon wakil presiden adalah urusan partai politik. “Saya rasa Hasto tahu yang mencalonkan capres dan cawapres adalah parpol,” katanya.
Menegenai putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang belakangan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto, kata Ngabalin, sudah berkali-kali dijelaskan Jokowi kepada publik, bahwa itu merupakan hak Gibran karena sudah dewasa dalam menentukan pilihan politiknya sendiri.
“Gibran sebagai anak Jokowi, kan sudah berkali-kali Presiden jelaskan, ‘Gibran sudah dewasa, sudah besar, sudah bisa ambil keputusan sendiri’. Kalau koalisi Indonesia Maju, Golkar, Gerindra, Demokrat memilih Gibran jadi cawapres karena dia anak presiden, apanya yang salah?” ujar dia.
Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, mengatakan saat ini partainya sedang bersedih akibat terluka hatinya. Hasto bilang, banyak kader yang tak percaya kondisi (keretakan) hubungan PDI-P dengan keluarga Presiden Jokowi.
“Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, kemarin.
Menurut Hasto, selama ini PDI-P telah memberikan keistimewaan dan privilage yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” ujar dia. (AE)
