Posisi Incumbent di Pilkada Wajo Dinilai Rapuh, Pengamat Politik: Masyarakat Tidak Puas Kinerja Pammase Karena Banyaknya Isu Korupsi

Pasan Bakal Calaon Petahana Pilkada Wajo 2024, Amran dan Amran (Pammase II).
menitindonesia, WAJO – Pasangan Bakal Calon Petahana di Pilkada Wajo 2024 Amran Mahmud – Amran atau Pammase II, di nilai oleh Pengamat Politik dan peneliti pada Yayasan Lembaga Kajian Pembangunan, Muhammad Asrul Nurdin, S.Pd., masih sangat rapuh, secara elektoral.
Muhammad Asrul membeberkan hasil riset yang dilakukan lembaganya. Menurutnya, terdapat berbagai isu korupsi yang sangat mempengaruhi rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Pammase selama lima tahun.
“Beberapa kasus korupsi yang mencolok ke publik, misalnya kasus korupsi perjalanan dinas oknum birokrat yang diduga melibatkan Kepala Balitbangda. Kasus ini sempat mencuat di DPRD Wajo awal tahun 2023, juga kasus korupsi irigasi Gilireng,” kata Muhammad Asrul Nurdin, S.Pd, di Makassar, Selasa (11/6/2024).
BACA JUGA:
Berat Singkirkan Andi Iwan Aras dari Gerindra Sulsel, Pengamat Politik: AIA Kepercayaan dan Loyalis Prabowo Subianto
Kasus ini, lanjut Muhammad Asrul, meskipun telah dibantah Kepala Balibangda Wajo Andi Pallawarukka, bahwa pihaknya tidak melakukan korupsi, tetapi isu yang berhembus dari RDP DPRD Wajo itu, sudah masuk ke dalam pikiran masyarakat, bahwa penyelenggaraan birokrasi di pemerintahan Pammase tidak berjalan bersih dan jauh dari yang diharapkan mereka.
DPRD Wajo sempat menggelar RDP mempertanyakan terkait adanya dugaan perjalanan dinas fiktif mendampingi Bupati Amran Mahmud ke Jakarta, Bali, dan mengurus WTP serta bertemu beberapa menteri. “Peristiwa ini sempat kontroversial dan menjadi konsumsi publik. Efeknya mengganggu citra bupati di mata publik,” ujar Muhammad Asrul.
BACA JUGA:
Akbar Endra Sebut SYL Bukan Politisi Kotor: Pemimpin Sejati, Mau Tanggung Jawab Seburuk Apapun Itu
BACA JUGA:
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur dari Jabatannya, Akbar Endra: Mereka Gerombolan Pengecut
Tak lama setelah kasus itu, lanjut dia, kasus korupsi ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan irigasi Gilireng, juga sempat membuat masyarakat kecewa. Sebab, selain kerugian negara sebesar Rp754 juta, juga dampaknya dirasakan langsung oleh petani, di mana program irigasi terhambat sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan air irigasi. “Secara langsung mungkin Bupati tidak terlibat, tetapi masyarakat melihat lemahnya komitmen Pammase mencegah koruspi,” ujar dia.
Selain beberapa kasus korupsi yang mencuat, Muhammad Asrul juga mengungkapkan, rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pammase, juga disebabkan adanya keresahan tokoh nasional asal Kabupaten Wajo, Akbar Faisal, yang sempat viral di tengah pemerintahan yang dipimpin Pammase, lalu.
Dari hasil investigasi yang dilakukan Akbar Faisal, ungkap Muhammad Asrul, terdapat Rp103 miliar proyek di masa Gubernur Nurdin Adbullah digelontorkan ke Kabupaten Wajo, namun proyek infrastruktur tersebut diduga oleh Akbar Faisal dikerjakan tidak sesuai peruntukannya. Misalnya, anggarannya digunakan untuk membangun ruas jalan bukan untuk membuka daerah terisolir sesuai peruntukannya.
“Akbar Faisal juga pernah membeberkan ke publik, bahwa sejumlah proyek yang tidak tepat sasaran itu, dikerjakan oleh donatur Pammase di Pilkada Wajo lalu. Mestinya, pernyataan Akbar ini ada bantahannya, tetapi hingga berakhir masa pemerintahan Pammase, pernyataan itu belum dibantah secara serius dan publik meyakini data Akbar Faisal,” ungkap alumni UIN Alauddin Makassar, ini.
Untuk menghadapi Pilkada 2024, ia menyarankan Pammase II mengklarifikasi semua kasus korupsi yang pernah dituduhkan dan yang terjadi di masa pemerintahannya. Menurut dia, masyarakat lebih mau bupati yang baru ketimbang memilih kembali petahana yang jelas-jelas kinerjanya dipersepsi buruk karena sarat kasus korupsi.
“Ingat orang Wajo itu mementingkan kepemimpinan yang bersih, kalau ada noda pasti lebih memilih yang baru dari pada stok lama yangh bernoda,” katanya. “Sebab kalau gagal mengklarifikasi, masyarakat yang tidak puas kinerjanya akan memilih calon lain,” tutup Muhammad Asrul.

Klarifikasi Amran

Diketahui dari penelusuran media ini, Amran Mahmud, saat menjabat Bupati Wajo, menanggapi santai tudingan Akbar Faisal yang menguliti pemerintahannya yang pernah viral di media sosial itu.
Saat itu, Amran mengatakan, pesan yang ditulis Akbar Faisal tersebut karena merasa tidak dibantu suara olehnya selaku Bupati, sehingga Akbar tidak terpilih sebagai anggota DPR pada tahun 2019. “Apapun hasilnya, intinya saya tegak lurus dan menjalankan komitmen saya ke Partai NasDem,” pungkas Amran saat itu, dikutip Kamis (13/6/2019).
Pada Pilkada Wajo 2024, dikabarkan Partai NasDem juga sudah tidak memberikan dukungan kepada Amran Mahmud,  malah justru memberi dukungan kepada rivalnya, pasangan Andi Rosman dan dr. Baso Rahmanuddin.
(AE)