FOTO: Ketua Golkar Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, mencari koalisi Parpol untuk maju di Pilwalkot Makassar. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Bakal Calon Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi, terus berusaha mencukupkan koalisi Partai Golkar untuk mengusungnya di Pilkada Wali Kota Makassar (Pilwalkot) 2024 yang akan digelar 27 November 2024, mendatang.
Upaya yang dilakukan Appi demi mendapatkan rekomendasi Demokrat, melingkar ke DPP Demokrat melalui Sekretaris Majelis Tinggi Andi Alifian Mallarangeng. Appi ingin membangun lobby ke Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mendapatkan peluang rekomendasi Demokrat.
“Saya ke Surabaya, acara nonton voli. Saya temui dulu Andi Mallarangeng, lalu berusaha ketemu SBY dan AHY, juga beberapa petinggi Demokrat,” kata Appi kepada wartawan, Senin (8/7/2024).
Appi mengakui telah bertemu SBY dan AHY di Surabaya, Sabtu (7/7), kemarin. Pertemuan itu, didahului dengan bertemu Andi Mallarangeng dan Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief.
Ketua Golkar Kota Makassar ini, mengatakan dirinya ingin kembali bersama Demokrat di Pilwalkot, karena pada Pilkada 2020 lalu, kata dia, Demokrat adalah salah satu partai pengusungnya.
“Kita pernah sama-sama, jadi kita ingin sama-sama lagi. Meskipun masih harus mencari tambahan koalisi,” ujar Appi.
Untuk diketahui, syarat untuk maju di Pilwalkot Makassar minimal harus diusung parpol atau koalisi parpol minimal 10 kursi di DPRD Kota Makassar. Saat ini, hasil Pileg 2024, Golkar hanya mendapatkan 6 kursi dan Demokrat 3 kursi, sehingga butuh tambahan kursi, minimal 1 kursi untuk mengusung pasangan calon.
Sebelumnya terdapat delapan bakal calon yang mendaftar di Demokrat dan mengikuti fit and proper test. Namun, Demokrat, baru saja menerbitkan surat tugas hanya kepada dua kadernya, yakni Abdul Rahman Bando dan Ady Rasyid Ali.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel H. Ni’matullah mengatakan, bahwa memang sudah ada dua kader Demokrat yang mendapatkan surat tugas untuk mencukupkan koalisi dan membentuk pasangan calon. Namun, kata Ni’matullah, untuk surat tugas bisa diberikan kepada empat bakal calon di Pilwalkot Makassar.
“Ini soal komunikasi saja. Di Makassar, untuk pemberian surat tugas, sebenarnya bisa diberikan kepada empat bakal calon. Jadi soal teknis saja dan harus mendahulukan komunikasi politik, mulai dari bawah (DPC) hingga DPD, sebelum mendapat keputusan rekomendasi dari DPP,” kata Ni’matullah beberapa waktu lalu.
Dia juga menyampaikan, bahwa mekanisme di Demokrat untuk mendapatkan rekomendasi, selama ini selalu tertib dan dilakukan secara berjenjang.
“Jadi adab politik kami di Demokrat selalu tertib dan komunikasi politik selalu terbuka. Tanpa komunikasi yang baik, kita sulit melakukan proses secara teknis untuk kerjasama politik ke depan,” ujar dia.
Sementara itu, salah satu elit Demokrat di DPP mengatakan, jika ada bakal calon yang melakukan potong kompas ke elit DPP, maka pihaknya tetap akan menyarankan untuk kembali membangun komunikasi politik dengan DPD dan DPC.
“Sebaiknya, bangun komunikasi dengan DPD dan DPC, kalau mau mendapatkan usungan partai kita. Demokrat memelihara adab politik,” kata elit tersebut, minta agar tak usah dikutip namanya untuk menghindari kesan cawe-cawe di Pilkada.
