menitindonesia, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, mengatakan pemberian tunjangan uang sewa rumah bagi Anggota DPR RI menimbulkan pro dan kontra. Ada anggota dewan yang mendukung kebijakan tersebut ada juga yang justru merasa keberatan.
“Ada yang mendukung sekali, juga ada yang justru keberatan karena sudah terlanjur merasakan fasilitas di Kalibata, berada di tengah kota, mudah ke mana-mana,” kata Indra Iskandar, Jumat (4/10/2024).
Dia menjelaskan, bahwa kebijakan uang sewa rumah diambil karena anggota DPR RI tidak diberikan lagi fasilitas rumah dinas. Alasan Iskandar, biaya pemeliharaan rumah dinas di kawasan Kalibata selama ini sangat tinggi, apalagi kondisi rumah sudah cukup tua.
Menurut Indra, kebijakan uang sewa rumah bagi anggota DPR ini, tidak diambil secara sepihak. Keputusan tersebut, ujar dia, diambil oleh pimpinan DPR RI setelah melakukan rapat dengan semua fraksi.
“Ini diambil setelah pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi pada tanggal 24 September, lalu. Jadi setelah mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi barulah keputusan itu diambil oleh pimpinan DPR. Kami hanya menindaklanjuti hasil rapat konsultasi tersebut,” ujar Indra.
Masalah Serius
Dia mengungkapkan, selama ini banyak persoalan di rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, terutama jika musim hujan, banyak atap yang bocor sehingga mengakibatkan genangan air yang memasuki rumah.
“Ini masalah serius setiap musim hujan. Apalagi sungainya kecil, sehingga kalau musim hujan pas besar, pasti naik dan itu jadi masalah serius,” jelas Indra.
Untuk diketahui, saat menjadi Wakil Ketua DPR, sekitar lima tahun silam, Fahri Hamzah pernah mengusulkan agar dibangunkan apartemen di Taman Ria, Senayan, untuk anggota DPR sehingga mereka tidak jauh dari kompleks parlemen.
Namun, usulan Fahri Hamzah itu ditentang keras oleh Wapres RI, Jusuf Kalla (JK). Menurut JK anggota DPR sudah punya rumah dinas yang mewah dan setiap lima tahun sekali direnovasi dengan biaya besar.
“Mestinya rumah dinas itu dimanfaatkan. Apalagi setiap lima tahun direnovasi dengan biasa ratusan miliar. Kalau itu mau ditinggalkan lagi, kan kasian,” imbuh JK, kala itu.
