menitindonesia, JAKARTA – Palang Merah Indonesia (PMI) punya peran penting membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Organisasi ini terbentuk sejak 17 September 1945 dan telah memiliki beberapa ketua umum, salah satunya adalah Jusuf Kalla yang menjabat sejak 22 Desember 2009.
Jusuf Kalla dipilih kembali sebagai ketua umum PMI pada 2014 dan 2019. Karena kemampuan kepemimpinannya yang efektif dan pengalaman luasnya dalam bidang kemanusiaan. Berikut beberapa alasan mengapa Jusuf Kalla tepat kembali menjadi ketua umum PMI periode 2024-2029.
Pertama, Jusuf Kalla atau JK memiliki pengalaman luas dalam bidang politik dan kemanusiaan, termasuk sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk dua presiden berbeda.
JK juga dikenal memiliki kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi situasi krisis dan berbagai konflik. Tidak surut dalam ingatan kita, bagaimana JK terlibat dalam misi perdamaian pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
FOTO: Wapres ke 10 dan 12, JK (tengah), didampingi Ketua Juru Runding Pemerintah Indonesia Hamid Awaluddin (kiri) dan Ketua Juru Runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud (kanan) dalam napak tilas perundingan Indonesia dan GAM< di Helsinki, Finlandia, tahun lalu. (dari Antara/dokumen pribadi).
Bahkan, JK juga berperan aktif dalam upaya perdamaian lainnya, seperti mendamaikan dua tokoh politik Malaysia dan upaya mendamaikan pemerintah Afghanistan dengan Taliban.
Dari situ kita melihat, JK memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi berbagai situasi krisis dan konflik. Memiliki komitmen yang kuat terhadap kemanusiaan dan telah membantu PMI dalam berbagai kegiatan, seperti bantuan darurat dan penanggulangan bencana, dengan menggerakkan asset yang dimilikinya seperti helikopter dan jet pribadi.
JK dikenal sebagai salah satu konglomerat yang mau berkorban untuk kepentingan kemanusiaan. Bukan mencari panggung atau membesarkan nama dengan menjual kemanusiaan. Apalagi, sebagai tokoh kemanusiaan, jaringan JK sangat luas, baik dalam bidang kemanusiaan dan politik, sehingga dapat membantu PMI menggalang dukungan dan sumber daya.
Kedua, Kontribusi sebagai Ketua PMI bisa dilihat di masa kepemimpinannya sejak 2009 hingga saat ini. JK telah mengembangkan berbagai program PMI, seperti program bantuan darurat dan penanggulangan bencana. Bahkan JK terjun langsung ke lokasi bencana, menyiapkan dan mengkoordinir di lapangan.
JK selaku ketua umum PMI, meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumbar pada 14 Mei 2024, lalu. (Foto Humas PMI).
Tak hanya itu, JK juga telah meningkatkan kapasitas PMI dalam menghadapi berbagai situasi krisis dan konflik. Menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi internasional, untuk membantu PMI dalam melaksanakan misinya.
Dengan demikian, JK adalah pilihan yang tepat untuk menjadi ketua umum PMI karena kemampuan kepemimpinannya yang efektif, pengalaman luasnya dalam bidang kemanusiaan, dan komitmennya yang kuat terhadap kemanusiaan.
Ketiga, PMI tidak boleh menjadi afiliasi politik yang menjadi panggung politisi untuk dikenal dan menjual agenda kemanusiaan demi tujuan politik. Track record ketua PMI harus jelas, memiliki komitmen kuat terhadap misi kemanusiaan dan perdamaian serta memberi efek bagi bangsa ini di mata dunia.
Jika kita renungkan, untuk saat ini, JK masih sangat layak didapuk kembali memimpin PMI. Ini tak hanya menjadi ketua untuk mengisi “panggung kemanusiaan”. Ini tentang seorang tokoh bernama “Jusuf Kalla” yang memiliki legecy terhadap kemanusiaan dan perdamaian.
Integritas dan komitmennya terhadap kemanusiaan tak ada keraguan di dalamnya. Selain itu, kemampuan JK berkomunikasi sangat efektif dengan berbagai pihak. PMI harus tepat dipimpin orang yang tepat: JK.
Atas nama kemanusiaan dan perdamaian, serta nama baik bangsa, kita berharap, pengurus daerah PMI kembali memilih JK menjadi ketua umum lagi dan JK terus melanjutkan memimpin PMI mengembang misi kemanusiaan dan perdamaian. (*)
