menitindonesia, MAKASSAR – Meski Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) dijadwalkan berlangsung pada April 2025 mendatang, namun sejumlah nama tokoh sudah beredar di bursa calon ketua DPD 1.
Musda ini menjadi ajang penting untuk menentukan nasib kepemimpinan Taufan Pawe, yang telah memimpin Golkar Sulsel selama hampir lima tahun.
Mantan Wali Kota Parepare dua periode tersebut berhasil meningkatkan jumlah kursi Golkar di DPRD Sulsel dari 13 menjadi 14 pada Pemilu 2024. Meski demikian, sejumlah kader menilai capaian ini belum cukup untuk memenuhi harapan partai.
Di bawah kepemimpinan Taufan, Golkar untuk pertama kalinya dalam sejarah gagal menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD Sulsel. Kursi strategis tersebut direbut oleh Partai NasDem, yang di bawah komando Rusdi Masse Mappasessu (RMS) sukses meraih 17 kursi di DPRD Sulsel.
Kekalahan ini tidak hanya terjadi di legislatif. Golkar juga kehilangan sejumlah kepala daerah di wilayah basis kuatnya seperti Luwu Timur, Luwu Utara, Parepare, dan Bone.
Bahkan, di Pilgub Sulsel 2024, Golkar hanya menjadi penonton tanpa mengusung kandidat, sebuah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Seiring dengan isu evaluasi kepemimpinan Taufan Pawe, beberapa nama muncul sebagai calon potensial Ketua Golkar Sulsel. Di antara mereka adalah:
1. Mantan Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid,
2. Walikota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin,
3. Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan
4. Eks Walikota Makassar dua periode, Ilham Arief Sirajuddin
5. Mantan Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari
6. Mantan Bupati Soppeng, Andi Kaswadi Razak
7. Mantan Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi
8. Eks Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar
9. Eks Walikota Parepare, Ketua Golkar Incumbent, Taufan Pawe
10. Mantan Anggota DPRD Sulsel, Kadir Halid
11. Bupati Selayar, Muhammad Basli Ali
Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Armin Mustamin Toputiri, menegaskan bahwa semua kader memiliki hak untuk mencalonkan diri. “Kita tidak mengarahkan pada satu nama saja. Semua kader berhak mendaftar, namun tetap harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan partai, termasuk Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT), usia, dan status keanggotaan,” ujarnya kepada Tribun-Timur pada Kamis (26/12/2024).
Armin juga menyebut bahwa forum Musda dapat digunakan untuk mengevaluasi persyaratan lebih lanjut, termasuk menilai tingkat kesetiaan kader terhadap Golkar. “Semua akan disaring sesuai aturan partai,” tambahnya.
Musda kali ini dianggap tidak hanya sebagai ajang perebutan kursi Ketua DPD I, tetapi juga sebagai momentum penting untuk menyatukan kekuatan Golkar Sulsel setelah berbagai dinamika yang terjadi pada Pemilu 2024.
“Siapapun yang terpilih nanti, diharapkan mampu membawa Golkar kembali meraih kejayaannya, baik di Pilkada maupun Pileg mendatang,” tutup Armin.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, Musda Golkar Sulsel menjadi ajang yang tidak hanya menentukan pemimpin partai, tetapi juga arah masa depan Golkar di Sulsel. Keputusan akhir akan berada di tangan DPD II Golkar dari 24 kabupaten/kota.