menitindonesia, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, bersama Ketua Umum Gerakan Asta Cita Nusantara (GAN) Muhammad Burhanuddin, meninjau langsung pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang terletak di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut menjadi sorotan publik karena dinilai merugikan nelayan setempat.
“Kami akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, panjangnya setengah jalan tol Jagorawi, yakni 30,16 kilometer,” ujar Titiek saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (22/1/2025).
BACA JUGA:
PMI Siapkan Bantuan untuk Rakyat Palestina Pasca Gencatan Senjata
Awalnya, kunjungan ini dijadwalkan esok hari bersamaan dengan rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono. Namun, jadwal dipercepat untuk memastikan lokasi tersebut dapat segera ditinjau.
Ketua Umum GAN, Muhammad Burhanuddin, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan keresahan masyarakat terkait pagar laut ini. Ia juga mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawal dan memberikan masukan konstruktif.
“Mari kita dukung pemerintah sambil memberikan masukan agar program strategis berjalan maksimal,” ujar Burhanuddin.
Misteri Pemilik Pagar Laut
Titiek Soeharto menyampaikan kekesalannya karena hingga kini belum ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut. Menurutnya, proyek sepanjang 30,16 kilometer dengan biaya mencapai Rp12 miliar lebih itu tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan besar.
BACA JUGA:
Prabowo Pangkas Anggaran Seremoni, Hemat Rp 20 Triliun untuk Pendidikan
“Kami dari Komisi IV berupaya menyejahterakan kehidupan nelayan. Tapi tiba-tiba ada pagar yang menghalangi akses mereka. Kok ada kelompok nelayan yang katanya swadaya membangun ini? Biayanya dari mana? Ini jelas tidak masuk akal,” ujar Titiek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1), kemarin.
Desakan Penyelesaian Cepat
Kasus ini mendapat perhatian publik karena dinilai melanggar hukum dan merugikan masyarakat pesisir. Komisi IV DPR RI meminta pihak KKP dan TNI AL segera mengusut tuntas masalah ini.
“Kami mendorong pemerintah bersikap tegas dan transparan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat ketidakjelasan ini,” tegas Titiek.
(akbar endra – AE)
