Desakan pemakzulan Gibran Rakabuming dinilai tak masuk akal. Ketua Solmet Silfester Matutina membongkar motif adu domba di balik isu tersebut. Baca klarifikasinya di sini!
menitindonesia, JAKARTA — Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, menanggapi keras desakan Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk diganti. Silfester menyebut usulan tersebut tidak bermutu, tidak berdasar hukum, dan hanya menambah kegaduhan di tengah masyarakat.
“Saya sangat menyesalkan delapan usulan tak bermutu dari para purnawirawan itu. Tidak ada satu pun yang masuk akal atau bermanfaat bagi bangsa. Semuanya hanya memicu kegaduhan dan adu domba,” kata Silfester kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).
Gibran Tidak Melanggar Prosedur, Tak Ada Alasan Pemakzulan
Sebagai mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester memastikan bahwa Gibran selama ini tidak melakukan pelanggaran prosedur maupun konstitusi sejak dilantik sebagai Wakil Presiden.
“Sebagai cawapres hingga dilantik sebagai wapres dan sampai hari ini, Gibran memerintah tanpa melanggar prosedur ataupun konstitusi,” tegasnya.
Point-point Infografis
Silfester merujuk pada ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 7A dan 7B, yang hanya memperbolehkan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau sudah tidak memenuhi syarat jabatan.
“Jadi tidak ada alasan hukum untuk memakzulkan Gibran. Semua prosedur dijalani dengan sah,” tambahnya.
Upaya Adu Domba Antar Pemimpin Bangsa
Lebih jauh, Silfester mensinyalir bahwa isu pemakzulan ini merupakan bagian dari skenario adu domba antara Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran, dan Joko Widodo. Ia menilai wacana tersebut sengaja dihembuskan bersamaan dengan sejumlah polemik nasional.
“Saya melihat wacana ini adalah bagian dari upaya mengadu domba pemimpin bangsa kita. Seperti halnya polemik ijazah Jokowi, isu matahari kembar, UU TNI, PSN Rempang, PSN PIK 2, dan lain-lain,” ungkapnya.
Karena itu, Silfester menyerukan kepada seluruh pendukung Prabowo-Gibran untuk tetap solid dan tidak terprovokasi.
“Kita jangan sampai terpecah. Tetap kawal kepemimpinan Prabowo-Gibran sampai 2029. Kalau Tuhan dan rakyat merestui, kita lanjutkan hingga 2034,” ujarnya optimistis.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI merilis delapan tuntutan terkait situasi politik nasional, termasuk mendesak pergantian Wapres. Surat tersebut diteken oleh ratusan jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel senior, antara lain Jenderal (Purn) Try Sutrisno dan Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
