menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mempercepat pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh kabupaten/kota, menyusul batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat hingga Juni 2025. Program ini merupakan prioritas nasional sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Andi Eka Prasetya, mengungkapkan bahwa pembentukan Kopdes bisa dibiayai melalui berbagai sumber anggaran, termasuk APBD dan dana desa. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Takalar, bahkan memanfaatkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) karena sifatnya mendesak.
“Takalar sudah bentuk lebih dulu bahkan sebelum kunjungan Menteri Koperasi ke Sulsel. Mereka pakai BTT. Dana desa juga bisa digunakan, sesuai surat edaran Kemendes,” kata Andi Eka di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (9/5/2025).
BACA JUGA:
Pemprov Sulsel Tetapkan CPI Sebagai Titik Awal Bandara Air untuk Seaplane
Hingga saat ini, baru tiga daerah yang telah menyelesaikan pembentukan Kopdes Merah Putih: Takalar, Maros, dan Selayar. Ketiganya telah melalui tahapan Musyawarah Desa dan akan segera melanjutkan ke proses pendirian koperasi secara resmi melalui akta notaris.
Namun, masih ada beberapa daerah yang menunjukkan progres lambat, bahkan stagnan. Kota Makassar, Parepare, dan Palopo tercatat belum memulai proses pembentukan sama sekali. Menurut Andi Eka, hal ini disebabkan miskomunikasi awal mengenai cakupan program.
“Mereka mengira program ini hanya untuk desa, padahal juga mencakup kelurahan. Sudah kami klarifikasi bersama Asisten Deputi Kemenkop, dan saat ini langkah percepatan sedang disiapkan,” ujarnya.
Sekretaris Provinsi Sulsel disebut akan turun langsung memantau dan berkoordinasi dengan kepala daerah untuk memastikan semua wilayah mengejar target pembentukan sebelum Juni.
Pembentukan Kopdes Merah Putih ini sejalan dengan target nasional sebanyak 80.000 koperasi desa dan kelurahan yang akan dideklarasikan pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025. Secara nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menyebut, hingga Kamis (8/5), sudah terbentuk 9.835 Kopdes di seluruh Indonesia.
Koperasi ini bertujuan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok dan bantuan pemerintah, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
