menitindonesia, MAKASSAR – Sebanyak tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah merampungkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai arahan pemerintah pusat. Sementara 17 daerah lainnya masih dalam proses, dengan 11 di antaranya mencatat progres di bawah 50 persen.
Tujuh daerah yang telah tuntas yakni Kabupaten Takalar, Kepulauan Selayar, Maros, Sinjai, Pinrang, Barru, dan Kota Parepare.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Jufri Rahman, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 secara virtual, Senin (19/5/2025).
BACA JUGA:
Pemprov Sulsel Kejar Target Pembentukan Kopdes Merah Putih Juni Ini
Menurut Jufri, percepatan pembentukan koperasi masih menghadapi kendala administratif, terutama pada pengesahan akta notaris di Kementerian Hukum dan HAM.
“Dengan target penyelesaian dalam dua bulan untuk sekitar 80 ribu desa/kelurahan se-Indonesia, percepatan menjadi sangat krusial,” katanya.
Setiap koperasi akan memperoleh plafon pinjaman hingga Rp3 miliar dari pemerintah, namun pencairannya disesuaikan dengan proposal yang diajukan dan hasil verifikasi pihak bank.
“Kalau bank menilai hanya layak Rp500 juta, maka itu yang dicairkan. Dan itu pinjaman, bukan hibah,” tegas Jufri.
Rapat virtual tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, yang menjelaskan keberadaan Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2025. Satgas ini bekerja lintas kementerian/lembaga dan berada langsung di bawah Presiden.
Zulkifli menyebut koperasi ini akan menjadi tulang punggung ekonomi desa dengan sejumlah unit usaha wajib.
“Koperasi Merah Putih akan menjalankan unit logistik desa, gudang pertanian, apotek, klinik desa, toko sembako, simpan pinjam, hingga agen pupuk, BRIlink, serta penyerap hasil panen,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa koperasi juga akan menjadi mitra penyalur bantuan pemerintah, sewa alsintan (alat mesin pertanian), layanan logistik, serta penggerak bisnis komoditas lokal unggulan.
Program ini diharapkan tidak hanya memperkuat struktur ekonomi perdesaan tetapi juga memangkas rantai distribusi dan menekan inflasi dari sisi distribusi dan logistik.
