Program KISAK Diluncurkan, TP PKK Makassar Siap Kawal Kesadaran Administrasi Kependudukan

etua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri peluncuran Program KISAK (Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dan Tuntas Layanan Adminduk).
menitindonesia, MAKASSAR Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri peluncuran Program KISAK (Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dan Tuntas Layanan Adminduk) yang digelar di Gedung Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa (24/6/2025).
Acara yang diinisiasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulsel ini turut dihadiri Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Ketua TP PKK Sulsel Naoemi Octarina, Sekda Provinsi Sulsel Jufri Rahman, serta jajaran TP PKK kabupaten/kota se-Sulsel, kepala Dinas Dukcapil, dan para Duta KISAK.
Kepala Dinas Dukcapil Sulsel, M. Iqbal S. Suhaeb, menyatakan bahwa KISAK merupakan langkah sinergis antara Dukcapil dan TP PKK untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

BACA JUGA:
TP PKK Makassar Bekali Ratusan UMKM dengan Literasi Keuangan dan Digital

“Kami ingin memastikan seluruh warga memiliki dokumen sah dan lengkap, dari akta kelahiran hingga KTP elektronik. Ini krusial untuk akses layanan dasar,” ujar Iqbal.
Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Naoemi Octarina, menekankan pentingnya peran Duta KISAK dalam mengedukasi masyarakat, memperbaiki pelayanan, dan menghapus praktik yang tidak transparan.
“Akte kelahiran adalah hak dasar anak. Tanpa itu, mereka bisa kehilangan akses ke pendidikan, kesehatan, bahkan hak sipilnya,” katanya.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, juga menyampaikan perlunya akurasi data kependudukan untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk terkait data perceraian dan status keluarga.
Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menyambut baik peluncuran KISAK dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal suksesnya program di tingkat kota.
“KISAK sejalan dengan peran PKK sebagai pendamping keluarga. Kami akan memperkuat edukasi, fasilitasi, dan advokasi agar masyarakat sadar pentingnya dokumen kependudukan,” tegas Melinda.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi lintas elemen, dari kader PKK hingga RT/RW.
“Jika semua bergerak bersama, saya yakin Makassar akan menjadi kota yang tertib administrasi dan siap memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas,” pungkasnya.