menitindonesia, MAROS – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari PD Parkir dan PD Pasar.
Juru bicara Fraksi PKS, Hartono, menyampaikan kritik tersebut dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Makassar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa, (1/7/2025).
“Bahkan kendaraan yang hanya singgah di ATM pun dipungut retribusi parkir. Hal-hal seperti ini perlu dievaluasi secara adil dan transparan,” tegas Hartono.
Menurutnya, selain isu parkir, Fraksi PKS juga mencermati belum optimalnya pengelolaan pajak reklame, terminal, dan pasar tradisional. Ia menilai potensi PAD dari sektor-sektor tersebut belum tergarap maksimal akibat lemahnya pengawasan dan sistem pemungutan yang belum transparan.
BACA JUGA:
DPRD Optimistis PAD Makassar 2025 Naik, Supratman: Mesin Baru Siap Gaspol
Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk memperluas digitalisasi sistem PAD, memperkuat integrasi data antar-SKPD, serta melakukan audit menyeluruh terhadap BUMD yang dinilai stagnan.
“Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat agar PAD tidak terus bergantung pada potensi lama yang tidak berkembang,” tambah Hartono.
Selain itu, PKS juga mengusulkan agar Pemkot menjalin lebih banyak kemitraan publik-swasta dan memberikan pelatihan intensif bagi petugas pemungut pajak dan retribusi guna meningkatkan efisiensi pelayanan.
“Kami menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal kota,” tutup Hartono.
