menitindonesia, MAKASSAR – Gelombang aksi unjuk rasa akan kembali mewarnai Kota Makassar, hari ini Selasa (2/9/2025).
Sejumlah organisasi buruh dan mahasiswa turun ke jalan mengangkat isu beragam, mulai dari tuntutan kenaikan upah hingga reformasi lembaga negara.
Sejak pagi, massa Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F-SPTI SPSI) memadati Pelabuhan Makassar. Mereka menuntut kenaikan upah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang dinilai jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Aksi ini berlanjut ke Kantor Gubernur Sulsel dan PT Aneka Daur Ulang dengan melibatkan sekitar 500 buruh.
Di Simpang Lima Bandara Biringkanaya, DPC KSPSI Maros menggelar aksi menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI. Meski hanya diikuti sekitar 30 orang, aksi ini menyita perhatian karena berlokasi di jalur akses bandara.
Sementara itu, berbagai kelompok mahasiswa juga menggelar aksi hampir bersamaan. Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum mendesak transparansi penyidikan di Polrestabes Makassar dan Polsek Panakkukang, PBHI Sulsel menyoroti dugaan tagihan fiktif PLN, sementara Serikat Aktivis Mahasiswa Indonesia menuntut pencopotan direktur RS Bhayangkara.
Aliansi Mahasiswa Bersatu menggelar aksi di kantor DPW tiga partai politik—NasDem, Golkar, dan PAN—menolak provokasi yang dianggap memecah belah bangsa.
PMII Makassar menyerukan reformasi Polri dan DPR di Mapolda Sulsel serta Kantor Gubernur. DEMA Fakultas Saintek UIN Alauddin memilih aksi doa bersama di perempatan Sultan Alauddin-Pettarani sebagai belasungkawa atas korban kerusuhan nasional.
Rangkaian aksi ini tidak lepas dari gelombang protes nasional pasca tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta pada Kamis (28/8/2025).
Kasus tersebut memicu reaksi keras publik, meski Polri telah menahan tujuh anggota Brimob dan menyiarkan langsung pemeriksaan etik mereka.
“Pemeriksaan terbuka adalah langkah awal, tapi masyarakat tentu menunggu hasil nyata, bukan sekadar tontonan,” ujar anggota Kompolnas, M Choirul Anam.
Di Makassar, aparat gabungan TNI-Polri menurunkan ribuan personel untuk mengamankan titik-titik aksi.
Kodim 1422 Maros bersama Forkopimda Sulsel juga turun langsung memantau situasi guna mencegah kericuhan seperti saat Gedung DPRD Makassar terbakar beberapa hari lalu.