menitindonesia, MAROS – Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Maros untuk tahun anggaran 2026 mengalami pemangkasan cukup besar.
Dari total semula Rp41,64 miliar, kini turun menjadi Rp38,65 miliar atau berkurang sekitar Rp3 miliar.
Plt Sekretaris DPRD Maros, Kartono, mengatakan dua pos anggaran yang paling terdampak adalah perjalanan dinas dan belanja modal.
“Untuk belanja modal tahun depan sudah tidak ada lagi di DPRD. Sementara perjalanan dinas mengalami pengurangan cukup signifikan,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).
Ia menjelaskan, anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp9,2 miliar pada 2025 kini hanya sekitar Rp5,5 miliar untuk tahun depan.
Selain itu, anggaran pengadaan sarana dan prasarana pendukung dewan juga dihapus total.
Kegiatan lain seperti reses dan bimbingan teknis (bimtek) turut terkena dampak efisiensi.
“Jumlah peserta reses yang biasanya 250 orang per daerah pemilihan kini dibatasi hanya 100 orang,” ungkap Kartono.
BACA JUGA:
Reses di Maros, Patarai Amir Dapat Apresiasi Warga atas Kinerja dan Program Nyata
Sementara itu, kegiatan bimtek yang sebelumnya digelar enam kali setahun kini hanya dijadwalkan empat kali.
“Kegiatan bimtek penting untuk peningkatan kapasitas anggota dewan, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” tambahnya.
Meski banyak pos dipangkas, Kartono menegaskan DPRD Maros tetap berkomitmen menjalankan seluruh fungsi kelembagaan.
“Insyaallah, kita tetap optimalkan anggaran agar target dan capaian tetap sesuai perencanaan,” jelasnya.
Ketua DPRD Maros, Muhammad Gemilang Pagessa, membenarkan langkah efisiensi itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja pemerintah, termasuk biaya perjalanan dinas.
“Betul, sesuai Inpres, sekitar 50 persen perjalanan dinas DPRD dipotong,” kata Gemilang.
Menurutnya, DPRD memahami kondisi fiskal daerah dan akan menyesuaikan kegiatan agar tetap berjalan efektif.
“Prinsip kami, mengutamakan program prioritas yang sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Gemilang menambahkan, jika ada program yang harus ditunda, akan dialihkan ke kegiatan dengan urgensi lebih tinggi.
“Kalaupun tertunda, berarti dialihkan ke program yang lebih penting dan dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
