Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Kepala BPOM RI Taruna Ikrar usai pengarahan strategis di Istana, menegaskan sinergi kuat pemerintah dalam mengawal program nasional.
Langkah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan anggota kabinet hingga pejabat level eselon I. Presiden menyampaikan pesan kuat tentang konsolidasi kebijakan negara—yang harus dipahami utuh hingga dieksekusi presisi di lapangan.
menitindonesia, JAKARTA — Suasana di Kompleks Istana Kepresidenan terlihat lebih ramai dari biasanya. Bukan hanya para menteri yang hadir, tetapi juga wakil menteri, kepala lembaga negara, hingga pejabat eselon I. Sebuah formasi lengkap birokrasi negara yang dihadirkan di halaman tengah istana, pada Rabu (8/4/2026).
Presiden Prabowo Subianto, dalam pertemuan tersebut, menyampaikan arahan strategis terkait kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan negara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Angga Raka Prabowo, mengatakan kehadiran anggota kabinet dan pelibatan eselon I menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti di tataran konsep.
“Semua ini satu kesatuan. Menteri dan lembaga negara tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan eselon satu dan jajaran di bawahnya,” ujarnya.
Di antara para pejabat yang hadir, terdapat Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., yang melihat arahan Presiden sebagai momentum penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif hingga ke tingkat operasional.
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dikerubungi awak media usai rapat di Istana, menegaskan kesiapan BPOM mengawal kebijakan strategis hingga ke level teknis.
BPOM Kawal Implementasi dan Ketahanan Kesehatan Nasional
Bagi Taruna Ikrar, pertemuan ini menegaskan bahwa tidak boleh ada jarak antara kebijakan dan implementasi.
“Pesan Presiden sangat jelas, tidak boleh ada gap antara kebijakan dan pelaksanaan. Semua harus satu frekuensi, satu arah, dan bergerak cepat,” ujarnya.
Menurut dia, pendekatan ini sangat relevan dengan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), yang berada di garis depan dalam memastikan keamanan obat dan makanan di tengah dinamika global.
Taruna menilai, arahan Presiden tentang pentingnya respons terhadap isu strategis global berdampak langsung pada kerja BPOM, terutama dalam menghadapi tantangan seperti keamanan pangan, peredaran produk ilegal, hingga kesiapan menghadapi potensi krisis kesehatan.
“Kalau kita bicara ketahanan bangsa, kesehatan masyarakat dan keamanan pangan adalah fondasi utama,” kata dia.
Ia menambahkan, BPOM akan memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga, sejalan dengan arahan Presiden untuk mempererat koordinasi nasional.
“Koordinasi itu harus konkret di lapangan, mulai dari pengawasan distribusi, penindakan produk ilegal, sampai edukasi publik,” ujarnya.
Di tengah dinamika global yang terus berkembang, Taruna juga menekankan pentingnya adaptasi.
“BPOM harus adaptif. Kita tidak bisa bekerja dengan pola lama di tengah perubahan global yang sangat cepat,” katanya.
Pertemuan di Istana tersebut menjadi titik konsolidasi penting untuk menyatukan visi dan memastikan kebijakan negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
