menitindonesia, GOWA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat integrasi pengelolaan sumber daya air melalui Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Jeneberang Tahun 2026.
Forum yang digelar di Sekretariat BBWS Pompengan Jeneberang, Kabupaten Gowa, Senin (4/5/2026) ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kepentingan lintas sektor dan wilayah dalam menjaga keberlanjutan air.
Sidang membahas penguatan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrogeologi, dan Hidrometeorologi (PSIH3), serta kolaborasi melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA).
Kepala Bappelitbangda Sulsel yang juga Ketua TKPSDA WS Jeneberang, diwakili Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ishak Amin Rusly, menegaskan pentingnya pengelolaan terpadu di wilayah strategis tersebut.
BACA JUGA:
Gubernur Sulsel Minta Warga Bersabar, Proyek Jalan Aroepala Masuk Tahap Pemasangan Drainase
“Wilayah Sungai Jeneberang melintasi sejumlah kabupaten/kota. Karena itu, diperlukan keterpaduan pengelolaan untuk menjaga fungsi air sekaligus mencegah konflik antar pengguna,” ujarnya.
Ia menjelaskan, TKPSDA WS Jeneberang dibentuk berdasarkan keputusan Kementerian PUPR dengan melibatkan 36 anggota dari unsur pemerintah dan nonpemerintah.
Penguatan sistem PSIH3 dinilai krusial, terutama untuk mendukung kebijakan berbasis data di tengah tantangan perubahan iklim dan potensi bencana hidrometeorologi.
Dengan sistem yang terintegrasi, data hidrologi diharapkan dapat diakses secara real time sehingga pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat.
Sementara itu, penguatan GN-KPA difokuskan pada perluasan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.
Melalui forum ini, TKPSDA diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemprov Sulsel menegaskan, pengelolaan air tidak hanya untuk menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Langkah ini sekaligus mendukung program nasional kemandirian sumber daya serta mendorong pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.
