Pidato di DPR, Prabowo Sebut Indonesia Bisa Lampaui Inggris hingga Prancis pada 2045

Presiden Prabowo saat berpidato di depan sidang Paripurna DPR-RI di Senayan. (ist)
menitindonesia, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut posisi Indonesia di mata dunia kini semakin diperhitungkan. Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo mengaku merasakan langsung penghormatan dari berbagai negara saat melakukan kunjungan luar negeri sebagai Presiden Indonesia.
“Saya kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati,” kata Prabowo di hadapan anggota DPR.
Menurutnya, meningkatnya pengaruh Indonesia terlihat dari banyaknya negara yang mulai meminta bantuan kepada Indonesia, termasuk negara-negara maju.
Prabowo mengungkapkan sejumlah negara seperti Australia, India, Brasil, hingga Filipina meminta bantuan pupuk urea dari Indonesia lantaran produksi nasional mengalami surplus.
“Mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih,” ujarnya.

BACA JUGA:
6 Pesawat Tempur Rafale dan 4 Airbus A400M Perkuat TNI AU, Prabowo Bicara Ancaman Global

Ia menilai kondisi tersebut menjadi bukti Indonesia kini mampu membantu negara lain, bahkan negara yang secara ekonomi lebih maju.
“Bayangkan, Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita,” lanjutnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung situasi global yang dinilai sedang penuh ketidakpastian. Namun di tengah tekanan ekonomi dunia, Indonesia disebut tetap berada dalam posisi yang stabil.
Ia bahkan mengutip prediksi sejumlah lembaga internasional yang menyebut Indonesia berpotensi menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima dunia pada 2045.
Prediksi itu membuat Indonesia berpeluang melampaui sejumlah negara maju seperti Inggris, Prancis, dan Italia.
“Pakar-pakar dunia menaksir pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia,” ucapnya.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan agar capaian dan optimisme tersebut tidak membuat bangsa Indonesia terlena. Ia menegaskan masih banyak persoalan dalam negeri yang harus dibenahi, terutama terkait ketimpangan ekonomi dan kemiskinan.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo membeberkan target pemerintah menurunkan angka kemiskinan menjadi 6 hingga 6,5 persen pada 2027. Angka itu lebih rendah dibanding target 2026 yang berada di kisaran 6,5 sampai 7,5 persen.
Target tersebut menjadi bagian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027, lebih tinggi dibanding target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“Pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata,” tegasnya.
Prabowo juga menyoroti ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia. Pemerintah, kata dia, menargetkan rasio gini turun ke level 0,362 hingga 0,367 pada 2027 guna mempersempit jarak antara kelompok kaya dan miskin.
“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar,” katanya.
Ia kemudian mengungkap fakta yang disebutnya cukup menyakitkan. Meski ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen per tahun dalam periode 2017-2024, jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin justru meningkat dari 46,1 juta menjadi 49,5 juta orang.
Di sisi lain, jumlah kelas menengah Indonesia juga mengalami penyusutan, dari 22,1 juta menjadi 17,4 juta orang.
Prabowo mengaku terpukul setelah menerima data tersebut beberapa pekan usai dilantik menjadi presiden.
“Saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya,” ungkapnya.
Karena itu, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola ekonomi agar pertumbuhan nasional benar-benar dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau kita teruskan sistem seperti ini, tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tanpa kemakmuran, kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita,” pungkasnya.