Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar bersama para pemangku kepentingan lintas sektor dalam forum Menenun Kebijakan, sebuah ikhtiar membangun regulasi yang lahir dari data, kolaborasi, dan kebutuhan nyata masyarakat. Dari perlindungan kesehatan hingga penguatan daya saing usaha, setiap kebijakan harus mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan rakyat.
Di tengah tantangan kesehatan, perubahan teknologi, dan tuntutan kemudahan berusaha, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menggalang kekuatan lintas sektor. Dari Menteri Koordinator PMK hingga BPS, semua diajak duduk satu meja untuk merancang kebijakan yang lebih cerdas, adaptif, dan berdampak nyata bagi rakyat.
menitindonesia, JAKARTA — Ada pesan besar yang ingin disampaikan Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., saat membuka forum “Menenun Kebijakan: Bergerak Bersama Mengurai Tantangan dan Menciptakan Solusi” di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM RI, Senin (14/9/2026).
Di era yang bergerak cepat, kebijakan tidak bisa lagi lahir dari ruang tertutup. Regulasi harus dibangun melalui kolaborasi, berbasis data, dan mampu menjawab persoalan nyata masyarakat.
Pesan itu tercermin dari komposisi tamu yang hadir. Forum tersebut mempertemukan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Plt Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Reghi Perdana yang mewakili Menteri UMKM, Gubernur Universitas Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto, serta Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Hadir pula pakar kebijakan publik Prof. Trubus Rahadiansyah dan pakar ketahanan kesehatan Dr. dr. Cashtry Meher, bersama perwakilan kementerian, asosiasi industri obat dan makanan, akademisi, dan jajaran BPOM.
Kehadiran para tokoh lintas sektor itu menunjukkan satu hal: pengawasan obat dan makanan tidak lagi menjadi urusan BPOM semata. Di balik setiap regulasi, terdapat kepentingan kesehatan masyarakat, daya saing industri, perlindungan konsumen, hingga masa depan ekonomi nasional.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu melahirkan kebijakan berkualitas dan memastikan kebijakan tersebut menghasilkan dampak nyata. Karena itu, BPOM mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem kebijakan yang mampu melahirkan konsumen yang tangguh sekaligus dunia usaha yang kompetitif.
Menurutnya, kebijakan yang kuat harus ditopang data, fakta, analisis komprehensif, serta pengukuran dampak yang jelas. Tanpa fondasi tersebut, regulasi berisiko kehilangan relevansi di tengah perubahan zaman yang semakin cepat.
BPOM Sedang Membangun Mesin Kebijakan Kelas Dunia
Forum Menenun Kebijakan bukan hanya agenda seremonial. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi besar BPOM untuk memperkuat kolaborasi dalam ekosistem pengawasan obat dan makanan menuju Indonesia Emas 2045.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa visi BPOM tidak berhenti pada pengawasan. Lembaga yang dipimpinnya tengah membangun sistem kebijakan yang adaptif, responsif, berbasis bukti, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung kemudahan berusaha.
Langkah tersebut telah menunjukkan hasil. Pada Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025, BPOM meraih nilai 95,40 dengan predikat unggul, sebuah capaian yang menempatkan lembaga ini sebagai salah satu institusi pemerintah dengan kualitas kebijakan terbaik.
Produktivitas regulasi BPOM juga terus meningkat. Sepanjang 2025, lembaga ini menerbitkan 34 Peraturan BPOM, sementara hingga akhir Agustus 2026 telah melahirkan 15 regulasi baru. Angka tersebut menunjukkan tingginya dinamika kebijakan yang terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri.
Untuk memperkuat fondasi ilmiah dalam setiap keputusan, BPOM juga mengandalkan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) sebagai think tank yang bertugas menghasilkan rekomendasi strategis, menyediakan informasi akurat, serta menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan penguatan sistem pengawasan nasional.
Di hadapan peserta forum, Taruna Ikrar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama mengurai persoalan secara objektif, mendengarkan berbagai perspektif, dan menghasilkan solusi yang dapat dijalankan. Sebab pada akhirnya, kualitas sebuah kebijakan tidak diukur dari tebalnya dokumen, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Melalui forum ini, Taruna Ikrar mengirimkan pesan kuat bahwa BPOM sedang menyiapkan fondasi baru tata kelola kebijakan nasional. Bukan hanya mengawasi obat dan makanan, tetapi membangun ekosistem regulasi yang mampu menjaga kesehatan rakyat, memperkuat daya saing industri, dan mengawal perjalanan Indonesia menuju negara maju pada 2045.
