menitindonesia, MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros akan mulai membersihkan material Jembatan Haji Bohari di Dusun Pakere, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, pada 2 Desember mendatang. Pembersihan dilakukan setelah struktur jembatan tersebut ambruk dan dinilai berpotensi membahayakan warga.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan langkah awal penanganan adalah membersihkan seluruh sisa bangunan sebelum masuk ke tahap konstruksi ulang.
“Kalau tidak dibersihkan, banyak hal bisa terjadi. Siapa yang mau tanggung jawab kalau masih ada warga menggunakan jembatan yang rawan?” katanya dikutip Senin (01/12/2025).
Chaidir menyebut material jembatan yang dibiarkan dapat menghambat aliran sungai, terutama jika tersangkut pohon besar saat hujan deras. Kondisi itu berpotensi memicu banjir di wilayah sekitar.
BACA JUGA:
Akses Warga Terganggu, DPRD Minta Pemkab Maros Percepat Rehabilitasi Jembatan Pakere
“Kami harap warga memahami alur kerjanya. Setelah pembersihan, barulah fondasi dibangun,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Maros itu mengungkapkan sempat ada usulan pembangunan jembatan darurat. Namun, pihaknya menolak karena faktor keamanan.
“Masih ada akses lain lewat Allatengae dan Tanralili. Siapa yang menjamin keamanan jembatan darurat? Kami utamakan keselamatan warga,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyeberangan di malam hari sangat berisiko jika menggunakan fasilitas darurat.
Untuk kebutuhan pendidikan, Pemkab Maros kini memetakan sekolah terdekat. Siswa yang terdampak akan dipindahkan sementara agar tidak perlu melintasi area jembatan.
Chaidir menyampaikan rekonstruksi Jembatan Haji Bohari membutuhkan anggaran sekitar Rp25 miliar. Pada 2026, pembangunan dimulai dari pekerjaan fondasi melalui skema multiyears dan diperkirakan selesai dalam 3–4 tahun. Pemkab juga telah mengusulkan dukungan anggaran ke pemerintah pusat.
“Semoga bisa diintervensi karena jembatan ini vital untuk akses anak sekolah,” jelas Chaidir.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUTRPP Maros, Muhammad Alif Husnaeni, menyebut pembongkaran material yang tersisa penting untuk mencegah hambatan aliran sungai dan potensi kecelakaan.
“Risiko kecelakaan sangat besar jika masyarakat masih nekat melewati jembatan yang sudah ambruk,” katanya.
Alif menambahkan, anggaran penanganan awal pada 2026 sebesar Rp3 miliar sudah disiapkan. Sisanya akan dibangun bertahap sambil menunggu bantuan pemerintah pusat.
“Proposal permohonan bantuan sudah diajukan. Mudah-mudahan ada hasil baik dari Kementerian PUPR dan kementerian terkait lainnya,” tutupnya.
