Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat Program Komunitas Berdaya Nusantara untuk Pemberdayaan Perempuan. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengungkapkan Kota Makassar saat ini memproduksi sekitar 800 ton sampah setiap hari. Namun, kapasitas pengangkutan sampah baru mencapai sekitar 67 persen, sehingga masih ada sekitar 30 persen sampah yang belum tertangani maksimal.
Hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Program Komunitas Berdaya Nusantara untuk Pemberdayaan Perempuan yang digelar Nusantara Infrastructure bersama RAPPO Indonesia di Kantor Lurah Panampu, Kecamatan Tallo, Rabu (13/5/2026).
“Hari ini saya merasa bangga dan optimistis. Ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi langkah nyata membangun Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.
Dalam kesempatan itu, Appi menegaskan bahwa persoalan sampah di Makassar tidak bisa ditangani pemerintah sendiri. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makassar yang masih menggunakan sistem open dumping dan ditargetkan dihentikan tahun ini sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup.
Saat ini, Pemkot Makassar tengah berproses mengubah sistem tersebut menjadi sanitary landfill.
“Ke depan, sampah yang masuk ke TPA bukan lagi sampah rumah tangga secara langsung, melainkan residu hasil pengolahan,” jelas politisi Golkar itu.
Tak hanya itu, Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan proyek strategis Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) atau Waste to Energy dengan nilai investasi mencapai Rp3 triliun.
Proyek tersebut ditargetkan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sebesar 20 hingga 25 megawatt.
“Ini sesuatu yang harus kita respons bersama. Tanpa kesiapan pemerintah kota, investasi ini tidak akan maksimal,” katanya.
Dalam kegiatan itu, Appi juga menyoroti peran perempuan dalam pengelolaan sampah dan penguatan ekonomi sirkular.
Menurutnya, melalui kolaborasi bersama RAPPO Indonesia, limbah plastik yang sebelumnya tidak bernilai kini dapat diolah menjadi produk fesyen ramah lingkungan bernilai ekonomi tinggi.
“Masalah sampah plastik adalah tantangan global. Tapi di tangan ibu-ibu kita, limbah yang tadinya tidak bernilai bisa berubah menjadi produk fesyen kelas dunia,” ujarnya.
Program tersebut dimulai dari pemilahan sampah rumah tangga yang kemudian disetor ke Bank Sampah Kampung Bersih Nusantara.
Sampah plastik bernilai seperti HDPE, PP, dan LDPE selanjutnya diproses RAPPO Indonesia menjadi produk daur ulang yang telah dipasarkan hingga Makassar, Jakarta, dan Bali.
Tak hanya berdampak pada lingkungan, program ini juga disebut membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya perempuan pesisir di kawasan Untia yang terlibat dalam proses pembersihan dan pencacahan plastik.
Selain pengelolaan sampah plastik, Pemkot Makassar juga terus mendorong pengolahan sampah organik melalui konsep ekonomi sirkular.
Salah satu inovasi yang dikembangkan yakni teba modern, metode pengolahan sampah organik berbasis lubang kompos yang hasilnya dapat dipanen dalam lima hingga enam bulan.
“Pupuk kompos ini dimanfaatkan masyarakat untuk bertani di lahan sempit sehingga sudut kota yang tidak terpakai bisa menjadi produktif,” terang Appi.
Program budidaya maggot juga terus diperluas sebagai solusi pengolahan sampah organik. Menurut Appi, satu kilogram maggot mampu mengolah hingga lima kilogram sampah sekaligus memiliki nilai ekonomis sebagai pakan ternak.
“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat terus diperkuat demi menciptakan Makassar yang lebih bersih dan berkelanjutan,” pungkasnya.
