menitindonesia, MAKASSAR — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar mendesak Pemerintah Kota Makassar melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di sektor pendidikan.
HMI menilai program CSR yang selama ini berjalan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata dunia pendidikan.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Ruang Banggar Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, Rabu (10/6/2026).
Forum itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, dan dihadiri sejumlah anggota dewan, di antaranya Ari Ashari, Ray Suryadi, Mukhlis A. Misbah, Adi Akbar, dr. Fahrizal, A. Odhika, Eshin Usami, serta Andi Makmur Burhanudin.
Dalam penyampaiannya, HMI menyoroti pola pelaksanaan CSR pendidikan yang dinilai masih membutuhkan perbaikan mendasar.
BACA JUGA:
DPRD Makassar Dukung Appi Evaluasi RT-RW Tak Aktif, Usul Ada SP hingga Pencopotan
Organisasi mahasiswa tersebut meminta pemerintah dan dunia usaha menjadikan CSR sebagai instrumen pembangunan pendidikan yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Menurut HMI, program CSR harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil sektor pendidikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh peserta didik maupun lembaga pendidikan.
“Kami mendorong agar pelaksanaan CSR pendidikan berbasis kebutuhan dan data yang jelas sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” ungkap perwakilan HMI dalam forum tersebut.
Selain efektivitas program, HMI juga menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana CSR. Mereka meminta adanya sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak agar penggunaan dana CSR dapat dipantau secara terbuka dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut HMI, keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih maju dan inklusif di Kota Makassar.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyatakan pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan HMI. DPRD berkomitmen menjadikan seluruh masukan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam mendorong kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi masukan penting bagi DPRD. Tentu akan kami kaji dan dorong agar menjadi bagian dari upaya perbaikan kebijakan pendidikan di Kota Makassar,” kata Supratman.
Melalui forum RDPU tersebut, DPRD dan HMI berharap lahir langkah-langkah konkret untuk memperkuat tata kelola CSR pendidikan di Makassar. Reformasi kebijakan dinilai penting agar program yang dijalankan perusahaan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan pengelolaan yang lebih transparan, terarah, dan berbasis kebutuhan, program CSR pendidikan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mencetak generasi Makassar yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
