menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat upaya pengendalian inflasi di daerah. Dalam High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona II Sulsel, Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman membeberkan lima arahan strategis Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
Kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Bone itu diikuti secara virtual oleh Jufri Rahman dari Rumah Jabatan Sekda Sulsel, Kamis (2/7/2026). HLM TPID Zona II turut melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, dan Sinjai.
Dalam arahannya, Gubernur Sulsel menekankan lima langkah utama pengendalian inflasi yang harus menjadi fokus seluruh pemerintah daerah.
Pertama, memperluas Luas Tambah Tanam (LTT) melalui penyusunan daftar calon petani dan calon lokasi (CPCL), penyediaan benih unggul, serta perbaikan infrastruktur irigasi dan sarana produksi pertanian.
Kedua, mengoptimalkan penyerapan gabah petani oleh Bulog saat musim panen raya guna menjaga harga tetap stabil dan menguntungkan petani.
BACA JUGA:
Wagub Sulsel Dorong UMKM Naik Kelas, Serahkan Mesin Jahit hingga Bibit Cabai untuk Warga Sidrap
Ketiga, memperkuat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), khususnya untuk komoditas strategis seperti cabai, minyak goreng, gula pasir, daging, ayam ras, dan bawang putih.
Keempat, memperluas kerja sama antardaerah antara wilayah surplus dan daerah yang mengalami defisit pasokan pangan guna menjaga keseimbangan distribusi.
Kelima, memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di masyarakat.
“Terima kasih kepada Bank Indonesia yang terus berperan aktif mendukung upaya pengendalian inflasi. Stabilitas inflasi memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Jufri.
Ia menjelaskan, Pemprov Sulsel selama ini telah menjalankan berbagai program pengendalian inflasi secara terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
Pada sektor hulu, pemerintah menjalankan Program Mandiri Benih untuk komoditas padi, jagung, dan hortikultura dengan total 1,25 juta kilogram benih yang mencakup lahan seluas 50 ribu hektare.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga membangun rumpon atau rumah ikan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan, mengembangkan sistem irigasi tetes guna meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat dukungan pembangunan jaringan irigasi.
Di sektor antara, pemerintah memperluas kerja sama antardaerah antara wilayah surplus dan defisit, mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras melalui kolaborasi dengan Bulog, Perpadi, dan Kodam XIV/Hasanuddin, memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi transportasi komoditas pangan, serta memperketat pengawasan terhadap distributor.
Sementara pada sektor hilir, Pemprov Sulsel secara rutin menggelar pasar murah di kabupaten dan kota, mengoperasikan Mini Distribution Center (MDC) di pasar tradisional, membangun fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage, serta mengintensifkan Gerakan Pangan Murah bersama TNI, Polri, PKK, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Firman Hidayat, mengungkapkan masih terdapat ketidaksinkronan antara kondisi stok dan harga sejumlah komoditas pangan strategis di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, peningkatan ketersediaan stok di lapangan belum sepenuhnya mampu menekan laju inflasi pangan.
“Masih terdapat komoditas yang stoknya meningkat tetapi tekanan inflasinya belum turun secara optimal. Karena itu dibutuhkan penguatan data dan koordinasi yang lebih baik,” ujarnya.
Khusus untuk wilayah Zona II Sulsel, Bank Indonesia menilai penguatan penyusunan neraca pangan menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan akurasi dan reliabilitas data.
Melalui Sistem Informasi Gerakan Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan (SIGAP SULTAN), BI mendorong pemerintah daerah memperkuat pemetaan stok dan distribusi pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Selain itu, Bank Indonesia juga menyampaikan sembilan rekomendasi pengendalian inflasi yang mencakup aspek hulu, hilir, dan koordinasi.
Pada sektor hulu, rekomendasi difokuskan pada percepatan peningkatan produksi pangan strategis, perluasan gerakan menanam komoditas pangan, serta mitigasi dampak El Nino melalui penyediaan sarana pengairan.
Sementara pada sektor hilir, BI mendorong optimalisasi Gerakan Pangan Murah dan Mini Distribution Center berbasis prinsip 4T, pemanfaatan cold storage untuk komoditas perikanan, serta penguatan distribusi pangan antarwilayah.
Adapun pada aspek koordinasi, pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi TPID dengan seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas neraca pangan daerah, serta memperluas kerja sama antardaerah guna menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Sulsel berharap inflasi tetap terkendali sehingga daya beli masyarakat terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus bergerak positif.
