menitindonesia, MAROS — Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, makin parah. Kendaraan yang hendak mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar mengular hingga ke badan jalan dan memicu kemacetan.
Antrean didominasi kendaraan truk yang hendak mengisi solar. Di sejumlah SPBU, sepeda motor bahkan harus ikut mengantre di antara mobil dan kendaraan berat yang menunggu giliran.
Kondisi tersebut membuat pengendara harus menghabiskan waktu lebih lama hanya untuk mendapatkan BBM.
Salah seorang pengendara, Akbar, mengaku harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain karena stok BBM yang dibutuhkannya tidak tersedia.
Awalnya, ia mencoba mengisi Pertalite di SPBU Pattunuang, Kecamatan Simbang. Namun, Pertalite di SPBU tersebut sedang kosong.
BACA JUGA:
Dinilai Rugikan Warga, DPRD Maros Minta PLN Potong Tarif Akibat Pemadaman Listrik
Ia mendapati pengumuman yang menyebutkan stok BBM masih dalam proses pengiriman.
Akbar kemudian mencoba mencari BBM di SPBU Jawi-jawi, Kecamatan Bantimurung. Namun, antrean kendaraan di lokasi tersebut sudah terlalu panjang.
Daripada menghabiskan waktu mengantre, ia akhirnya memilih membeli BBM eceran.
“Saya pilih beli di pengecer yang botolan, capek mengantre,” ujar Akbar, Sabtu (12/09/2026).
Ia membeli BBM eceran dengan harga Rp13 ribu per liter.
Keputusan itu diambil karena Akbar harus segera berangkat bekerja. Ia khawatir jika tetap mengantre di SPBU, waktunya akan habis di jalan.
“Itu pun sisa dua botol yang ada. Kalau mau ditunggu Pertamina, bisa-bisa saya telat bekerja,” katanya.
Akbar juga menepis anggapan bahwa kondisi tersebut membuat masyarakat melakukan panic buying.
“Apanya mau panic buying kalau memang yang mau dibeli tidak ada?” ujarnya.
Menurut dia, persoalan utama bukan sekadar panjangnya antrean, tetapi ketidakpastian mendapatkan BBM setelah pengendara menghabiskan waktu mengantre.
“Karena kalau begini terus, kami yang rugi. Rugi waktu. Bagus kalau mengantre lama, dapat barangnya, tapi kadang malah habis,” keluhnya.
Persoalan antrean BBM tersebut mendapat sorotan dari DPRD Maros.
Legislator Marjan Massere meminta pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
Menurutnya, persoalan antrean BBM tidak hanya terjadi di Maros, tetapi mulai dirasakan di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
“Kita berharap pemerintah pusat yang berwenang dan terkait dengan energi migas ini bisa mengantisipasi secepatnya karena ini sudah menjadi isu nasional, bukan hanya kedaerahan,” kata Marjan.
Marjan menyebut kondisi antrean dalam dua hingga tiga hari terakhir semakin parah.
“Sudah sangat parah dan kita berharap pihak Pertamina, khususnya manajemen SPBU yang ada di Kabupaten Maros, bisa mengantisipasi secara maksimal untuk bagaimana solar ini,” ujarnya.
Menurutnya, antrean kendaraan berat menjadi persoalan tersendiri. Truk dan bus yang berjejer hingga ke sisi jalan berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
Kondisi itu semakin mengkhawatirkan ketika antrean terjadi di SPBU yang berada di jalur dengan volume kendaraan tinggi.
Marjan mengatakan DPRD telah melakukan pemantauan ke sejumlah perusahaan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi.
Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga sempat berdiskusi dengan pihak Pertamina terkait kondisi antrean BBM di lapangan.
“Kemarin, tapi bukan secara kelembagaan. Kami melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk monitoring dan evaluasi. Kami singgah-singgah juga di situ, berdiskusi dengan pihak Pertamina,” jelasnya.
Dari hasil komunikasi tersebut, Marjan mendorong Pertamina segera mengambil langkah untuk mengantisipasi antrean sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas.
Ia juga meminta Pertamina berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengatur kendaraan yang mengantre, terutama truk dan bus.
Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya dengan memastikan distribusi BBM. Pengaturan kendaraan di sekitar SPBU juga diperlukan agar antrean tidak meluber ke badan jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
Marjan berharap persoalan ketersediaan BBM segera ditangani sehingga antrean tidak semakin panjang dan aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.
“Kita berharap ini bisa segera ditangani, sehingga antrean tidak semakin panjang dan masyarakat tidak terus dirugikan,” ujarnya.
