Adi Suryadi Culla Sarankan Jokowi Jangan Terburu-buru Reshuffle Menterinya

DR. Adi Suryadi Culla, MA - Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Makassar

Usai  Presiden Joko Widodo (Jokowi) melampiaskan kejengkelannya terhadap kerja para menterinya, tersebar ancaman soal reshuffle kabinet. Belum jelas kapan momentumnya dilakukan. Pastinya, issu reshuffle kabinet ini menggelinding. 

menitindonesia.com, MAKASSAR – Issu reshuffle kabinet, semakin menggelinding. Bahkan beredar informasi berantai nama-nama menteri yang akan digeser dan dikeluarkan dari kabinet Jokowi-Mar’ruf. Tentu issu ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi menteri yang namanya santer disebut bakal dicopot.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, DR. Adi Suryadi Culla, MA, menanggapi issu reshuffle ini. Ia menyarankan, suara publik terkait isu reshuffle mendapatkan respon Presiden Jokowi. “Tidak perlu dipersoalkan, jika presiden melakukan pergantian kabinet di tengah situasi pandemi,” kata Adi Suryadi Culla yang juga pengamat politik Unhas itu.

Yang menjadi soal, menurut dosen yang mengajarkan mata kuliah Pemikiran Politik Negara Berkembang itu, jika Presiden melakukan reshuffle tidak didasari alasan rasional.  Misalnya, “Mendadak melakukan reshuffle karena kalkuasi pragmatis dan desakan kepentingan partai politik pendukung. Bukan karena faktor obyektif, yang berpijak pada capaian kinerja para menteri,” tegas Adi Suryadi Culla ke menitindonesia.com via WhatsApp.

Ia menjelaskan, sepanjang pengalaman kisruh pergantian menteri, akan berefek psikologis di kabinet. Sorotan publik, pun bisa saja gaduh. Bahkan menurut akdemisi yang dikenal kalem ini, presiden sendiri, bisa justeru dianggap sumber kegagalan dan kegaduhan itu sendiri. Karena itu, harus jelas alasannya jika terjadi reshuffle. “Kalau tidak ada parameter yang jelas, akan menjadi blunder politik,” kata penulis buku best seller Masyarakat Madani itu.

Adi Suryadi Culla mengatakan, bahwa kriteria reshuffle harus ditunjukkan oleh Preisden terkait kinerja para menterinya. Di kabinet sebelumnya – era Jokowi-JK – ada tim yang membantu dalam evaluasi kinerja para pembantu Presiden. “Sekarang tim seperti itu sudah tidak ada. Presiden harus memiliki hasil evaluasi capaian kinerja yang jadi alasan resufflle. Mungkin sejak masa pandemi, ada ‘rapor’ yang dibuat presiden mengenai menteri-menterinya yang memiliki nilai rapor merah. Nah, itu yg ditunggu publik,” ujar Doktor Alumni Universitas Kebangsaan Malaysia itu.

Adi menambahkan, memang reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden, kapan saja bisa dilakukan. Sepanjang ada alasan rasional, publik tidak akan mempersoalkannya. Namun, menurutnya di tengah situasi pandemi, konteksnya berbeda. Apakah output reshuffle akan membantu kinerja pemerintah lebih terarah dan produktif menangani berbagai masalah sosial yang multifler efek dihadapi hingga ke depan. “Masalah yang dihadapi Presiden mungkin bukan pada soal pemberhentian anggota kabinetnya, namun pada pilihan figur yang akan menggantikan posisi menteri yang diberhentikan. Karena itu, seharusnya tidak malahan terperangkap pada suara jangka pendek atau sekedar mengakomodasi calon yang berasal atau diajukan partai politik semata,” ujar adi menegaskan. (tim-saskia)



TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini