Menkopolhukam Sebut Gerakan Moeldoko Bikin Kaget Istana, Mahfud MD: KLB PD Bisa Merugikan Citra Negara

Menkpolhukam Bertemu Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: doc:Ist_menit)
menitindonesia, JAKARTA – Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, membeberkan bahwa Presiden Joko Widodo kaget mendengar kabar Moeldoko ikut Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangi, Dili Serdang, Sumatera Utara, Jumat pekan lalu.
Menurut Mahfud, Presiden tidak pernah diberitahu oleh Moeldoko kalau dia akan mengikuti KLB Partai Demokrat, dan Presiden Jokowi sama sekali tidak tahu kalau kepala stafnya itu berangkat ke Medan.
Mahfud mengaku menanyakan soal keberadaan Moeldoko di KLB Partai Demokrat langsung kepada Jokowi saat dia bertemu di Istana, hari Senin (8/3), lalu. “Presiden mengatakan kalau beliau tidak diberitahu Pak Moeldoko keberangkatannya ke Medan. Jadi Presiden tidak tahu sama sekali,” kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (11/3/2021).
Malah, kata dia, jangankan Presiden, se isi Istana pun kaget mendengar kabar kalau Moeldoko hadir di KLB PD dan dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Dili Serdang itu.
Sebelumnya, Mahfud juga mengaku sudah mengonfirmasi langsung lewat telepon ke Moeldoko saat mengetahui kalau mantan Panglima TNI di era SBY itu berada di Medan.
“Saya konfirmasi pada Pak Moeldoko. ‘Pak Moeldoko, bapak gak cerita pada Pak Presiden? Loh itu kan urusan saya, dan saya tidak ditanya’, dan memang semuanya kaget,” ujar Mahfud MD.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, urusan KLB di DIli Serdang itu, adalah urusan diam-diam KSP Moeldoko bersama kader Demokrat yang anti AHY.
Ia meminta semua pihak agar tidak menyeret-nyeret pemerintah, karena memang Presiden Jokowi benar-benar tidak tahu apa-apa soal pergerakan Moeldoko mengambil alih kepemimpinan PD.
“Sekarang prsiden senyum-senyum saja, tapi kan seperti kebiasaannya, bisa tiba-tiba mengambil keputusan,” kata Mahfud.
Ia juga mengakui, masalah KLB Partai Demokrat di Dili Serdang itu, bisa merugikan citra negara hingga menurunkan indeks demokrasi di Indonesia.
“Sangat merugikan citra negara, bukan hanya pemerintah. Karena kalau kita baca, turunnya indeks demokrasi itu kan bukan karena pemerintah, tapi karena masyarakat ribut terus, antitoleransi, dan sebagainya, kan itu faktanya,” kata Mahfud MD. (andi ade zakaria)