Eskavator Milik TPA Bontoramba Dipersewakan oleh Dinas PU, Kadis DLH: Ini Pelanggaran Hukum Berat

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maros, Frans Djohan. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAROS – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Frans Djohan mengeluhkan eskavator milik Dinas Lingkungan Hidup yang didapatnya dari bantuan hibah kemeterian PUTR tahun 2020 untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bontoramba, ditarik ke Dinas Pembangunan Umum dan Penataan Ruang Maros. Padahal, kata dia, Eskavator merek Komatsu Type 195 itu, adalah bantuan hibah dari Kementerian PUTR untuk TPA Bontoromba.
“Akibatnya, sekarang sampah menumpuk di TPA karena fasilitas yang ada minim. Eskavator bantuan dari Menteri PU diambil Dinas PU, dan dipersewakan. Ini sudah melanggar, karena itu bantuan hibah untuk TPA, bukan untuk disewakan oleh Dinas PU,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maros Frans Djohan, Kamis (25/3/2021).
Ia mengatakan, penarikan Eskavator tersebut dilakukan tahun lalu untuk dipersewakan oleh Dinas PU. Meskipun Frans sudah menyampaikan hal tersebut tidak boleh dilakukan karena Eskavator milik TPA tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan apalagi dipersewakan.
Salah satu kendala yang dihadapi DLH saat ini, kata Frans, yakni minimnya sarana, seperti eskavator sampah dan truk pengangkut sampah.
“Setiap hari banyaknya sampah yang harus diangkut 250 ton, sedangkan DLH hanya memiliki 7 unit mobil truk sampah, dua unit rusak dan hanya lima unit yang beroperasi, itu pun hanya satu unit yang hydroliknya bisa digunakan. Jadi jangan harap kalau kami bisa melayani kebersihan apalagi mau mimpi Maros dapat Adipura,” ujarnya.
Selain itu, Frans juga menuturkan kondisi TPA Bontoramba yang saat ini sampahnya menumpuk sejak Eskavator bantuan milik TPA ditarik ke Dinas PU. “Memang ada Eskavator yang ditukar, tapi itu eskavator tua milik PU dan kondisinya sudah rusak. Jadi tidak bisa dipakai,” ucapnya.
Frans Djohan meminta agar Bupati Maros HAS Chadir Syam, segera menertibkan alih fungsi asset DLH berupa Eskavator Komatsu Type 195 tahun 2020 yang diambil Dinas PU Maros sebelum hal tersebut menjadi temuan. Sebab, kata dia, jika Eskavator bantuan untuk TPA itu dipersewakan oleh Dinas PU, itu sudah masuk kategori pelanggaran hukum berat, apalagi sewanya tidak jelas disetor ke mana. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini