menitindonesia, JAMBI – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, menegaskan di hadapan seluruh Anggota DPRD Kabupaten dan Kota di Indonesia, agar tidak terlibat korupsi dan mengatur-atur proyek melalui pokok-pokok pikiran.
“Kalau ada yang main-main dan melaporkannya, saya tidak segan-segan menangkapnya,” kata Firli di hadapan seluruh anggota DPRD Jambi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi yang digelar di Gedung DPRD Jambi, Senin (27/9/2021).
Lebih lanjut, Firli mengatakan, pokok-pokok pikiran dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD), sering dijadikan lahan proyek bagi anggota DPRD.
“Saya tidak berharap ada anggota DPRD kabupaten/kota akan menambah catatan yang terlibat kasus korupsi karena mengatur-atur pokok-pokok pikiran menjadi proyeknya,” ujar Firli.
Dia juga meminta seluruh Anggota DPRD di Indonesia, untuk menelaah lebih jauh apakah dalam RAPBD 2022 sudah ada program untuk pengentasan kemiskinan.
“Program tentang penurunan angka pengangguran sekaligus peningkatan lapangan pekerjaan, program terkait keselamatan terhadap ibu melahirkan, karena angka kematian ibu melahirkan masih tinggi,” ucapnya
Firli memaparkan mengenai presentase angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, serta angka genio ratio yang menjadi penting bagi anggota DPRD, dalam menyusun pokok-pokok pikiran RAPBD tahun 2022, kata dia, tidak hanya di Jambi tapi seluruh Indonesia.
Tak hanya itu, Firli berharap anggota DPRD, benar-benar menjalankan komitmen dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat sebagai pembawa aspirasi rakyat sekaligus juga memperjuangkan kepentingan untuk rakyat.
Jika tak memenuhi kepercayaan tersebut, kata dia, KPK tak segan untuk menindaklanjuti apa-apa saja yang tidak sesuai yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
“Saya hari ini sengaja ingin menggugah hal ini, rekan-rekan DPRD mau mendengar atau tidak. Tapi, setelah ada masalah korupsi, saya tangkap kalian. Itu pasti,” pungkas Firli Bahuri. (roma)
