Sudah Terlambat untuk Menolak Dikuasai

Mantan Anggota Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD)
Oleh Ostaf al Mustafa
KETIKA sikap kritis dan kritik malah dianggap mencela dan mencaci penguasa, bahkan dikatakan membuka aib pemerintah, maka tak lama kemudian tertutuplah pula satu ventilasi untuk mengirimkan nasehat secara diam-diam kepada kepala negara. Dibandingkan Islam, dalam kepercayaan orang Tibet penguasa itu seperti titisan dewa yang terbelah dua. Pada bagian dirinya yang pertama, tidak boleh dikritik. Sedangkan pada belahan yang selanjutnya, membiarkannya tetap dalam angkara. Bila penguasa berbuat durjana, maka harus diterima sebagai penghukuman dari kuasa langit.
Meski terbentuk kesadaran kolektif rakyat terhadap bahaya membanjirnya orang-orang China sebagai buruh, petani, hingga penggembala, tapi paderi-paderi yang berdiam di kuil atap dunia itu masih percaya kepada warisan teks kuno agar tetap patuh pada pemerintah. Mereka membiarkan pemegang pasak kunci negara berbuat sekehendaknya, terutama dalam urusan investasi dan megaproyek China. Orang-orang suci itu tak ingin bergeming pada isi teks-teks kutukan yang memang harus diterima rakyat kalau membangkang pada kehendak penguasa.
Pemerintah setempat mendustai rakyat mereka, bahwa masuknya orang-orang China untuk membuat mereka lebih makmur. Penguasa menunjukkan apa saja yang telah dan sedang dibangun dari gunungan utang dan bunga, agar rakyat patuh. Tokoh-tokoh agama yang diharapkan rakyat untuk bersuara mewakili cahaya dari puncak Himalaya, justru menyetujui semua kalimat tahi angin dari rezim kala itu. Sampai di sini, apakah belum terasa seperti di Indonesia sekarang? Atau seperti Angola, Sri Langka, Bangladesh, dan sejumlah negara yang sudah terlalai untuk sadar? Mereka terbuai oleh perkataan isapan jempol penguasa yang terlena oleh jebakan investasi atau diplomasi perangkap utang.
Teori Diplomasi Debt Trap diciptakan Brahma Chellaney, pakar strategi di Center for Policy Research pada 2017, tapi efek buruknya sudah terjadi puluhan tahun. Jauh sebelum Belt and Road Initiative (BRI) atau One Belt One Road (OBOR) merajelela sejak 2013. Pada 1950-an, bukan hanya sekedar megaproyek atau limpahan investasi, tapi China juga menyusupkan ideologi komunis. Menjelang awal 1960-an, Tibet sepenuhnya sudah dikuasai China. Kekuatan rakyat yang selama itu dilemahkan oleh sikap keagamaan, akhirnya meledak, tapi sudah kesiangan. Kekuatan komunis sudah merasuk di semua sektor.
Pada 10 Maret 1959, penentangan rakyat seperti sikap anti-China dan anti-Komunis merebak di Lhasa, ibu kota Tibet, yang telah dikuasai oleh Partai Komunis China (PKC) sejak 1951. Setelah itu, pemberontakan meluas menjadi suatu pemberontakan besar-besaran. Dalai Lama XIV, pemimpin politik dan spiritual kemudian meninggalkan Lhasa sepekan kemudian. Sepuluh hari selanjutnya, tentara China mendapat perintah dari otoritas Beijing melumat perjuangan rakyat Tibet. (Cheng Jian, “The Tibetan Rebellion of 1959 and China’s Changing Relations with India and the Soviet Union”, Journal of Cold War Studies, Vol. 8, No. 3, Summer 2006: 54). Meski demikian, kekuatan rakyat Tibet tidak sepenuhnya dikalahkan oleh tentara China hingga akhir 1961. Namun perlawanan tak berumur panjang.
Peristiwa di Lhasa tidak terjadi begitu saja. Sebelumnya, tokoh-tokoh agama dicederai hingga dibunuh oleh orang komunis setempat yang sudah dijadikan komunis. Tokoh-tokoh pengeritik ditangkap atau dikriminalisasi. Pemerintah mendustai rakyatnya dengan pembangunan megaproyek infrastruktur berharga mahal, yang akhirnya dijual kembali ke China dengan harga murah. Rakyat Tibet sudah sangat lewat waktu melakukan resistansi. Kini apa lagi yang terulang di suatu negeri, yang kondisinya mirip dengan Tibet pada suatu ketika di 60-an tahun lampau itu?
Jakarta, 14 Oktober 2021