Menengok Pembangunan Rel Kereta Api Sulsel di Maros: Manfaatnya Banyak tapi Caranya Salah

Truk pengangkut material pembangunan rel kereta api di Lingkungan Pangkajene, Kelurahan Pallantikang, Turikale Maros, masih meresahkan. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAROS – Warga di Kabupaten Maros terbelah: ada yang senang wilayahnya akan dilalui kereta api, juga ada yang kecewa dengan manajemen Badan Pengelolah Kereta Api (BPKA) Provinsi Sulawesi Selatan.
Warga yang pro dan senang ini, menganggap, adanya kereta api — yang memiliki terminal penumpang di Lingkungan Pangkajene, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Turikale, Maros — akan meningkatkan aktifitas masyarakat nanti dan berefek pada pertumbuhan ekonomi.
Kepala Lingkungan Pangkajene, Muhammad Ansar, mengatakan, dengan adanya peningkatan mobilitas warga melalui jalur kereta ini, pasti akan mendorong ekonomi tumbuh di wilayahnya.
Pembangungan terminal penumpang kereta api trans Sulawesi di Pangkajene, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Turikale, Maros. (Foto Ist)
“Banyak potensi usaha yang akan tumbuh dan uang pasti berputar, ini manfaatnya dari segi ekonomi. Karena jarak tempuh dari Makassar-Maros sampai ke Parepare otomatis lancar dan singkat waktunya. Jadi usaha jasa dan perdagangan bisa lancar,” kata Ansar.
Lain lagi dengan Bahar Tatto, warga data yang selama ini mengaku resah dengan aktifitas truk angkutan materil dan cara negosiasi BPKA Sulsel dan pihak pelaksana proyek pembangunan rel kereta api. Bahar mengakui, banyak manfaat kereta api ini ke depan dari aspek ekonomi, namun dari segi lingkungan dan ketertiban, dia meragukannya.
Menurutnya, manajemen pembangunan rel kereta api di wilayah Kabupaten Maros, seperti yang dilihatnya dan dirasakan langsung, sangat tidak menunjukkan profesionalitas. Dia menyebut, pihak pelaksana proyek di lapangan abai terhadap kepentingan warga, terutama soal lingkungan dan ketertiban.
“Ya cenderung melibatkan makelar tanah dan mafia tanah, yang datang mencari selisi dari pembebasan lahan warga. Ini yang membuat prosesnya lama dan masyarakat merasa haknya telah dirampas,” ujar Bahar.
Dia menambahkan, semestinya saat memengaruhi warga agar berkenaan lahan mereka dibebaskan untuk kepentingan pembangunan ini, dilakukan dengan persuasif, melibatkan pemerintah daerah. Ironisnya, kata dia, justru dalam proses pembebasan lahan, lebih banyak melibatkan makelar tanah yang mencari selisi dari harga.
“Termasuk memperalat aparat untuk mengancam warga dengan popor senapan. Ini kan cara yang salah. Kenapa tidak mengajak pemerintah daerah, camat dan lurah. Apakah mereka tidak dipercaya karena juga ada oknumnya yang melakukan praktik makelarisasi,” ucapnya.
Namun, Bahar mengaku masalah lahan sudah hampir dipastikan kelar dan sudah dalam penguasaan pihak BPKA. Meskipun, ungkap dia, banyak pemilik lahan yang terpaksa merelakan lahannya karena marasa terintimidasi. “Bahkan ada ibu rumah tangga pingsan setelah mereka bersujud di depan sepatu laras aparat saat lahan mereka dibebaskan,” ucapnya.
Sekarang, lain lagi ceritanya. Bahar bilang, pelaksana proyek di lapangan, tidak menghiraukan keresahan warga, terutama terkait dampak lingkungan. Truk-truk pengangkut material, yang lalu lalang ke lokasi penimbunan rel di Jalan Pallantikang, di Turikale dan di Maros Baru, selain memacu kendaraannya kecepatan tinggi, juga menimbulkan polusi debu yang menggangu kesehatan warga.
“Sudah berkali-kali diberitahu, bahkan warga sudah mengingatkan langsung, tapi sepertinya tidak dihiraukan. Malah sopir truknya berdalih, mereka mengejar target dari pelaksana proyek. Harusnya BPKA memikirkan keselamatan warga dan pengguna jalan, jangan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, justru menghasilkan polusi debu dan bisa mengakibatkan kecelakaan,” ungkapnya.
Selain itu, Bahar juga berharap, setelah digantinya Kepala BPKA, dan pejabat yang baru, Andi Amanna Gappa, tidak menggunakan cara-seperti seperti pendahulunya, meneror warga dan menakut-nakuti pakai preman dan aparat.
“Kan, tidak bagus kalau tentara dibenturkan dengan rakyat, kita minta Pak Kepala BPKA yang baru supaya lebih persuasiflah dan mau mendengar keluhan masyarakat, terutama soal laju truk yang ugal-ugalan dan dampak debu yang ditimbulkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKA Sulsel, Andi Amanna Gappa, mengaku optimistis bahwa proyek jalur kereta api Trans Sulawesi trayek Kota Makassar-Parepare sepanjang 150 kilometer itu, dapat segera ia tuntaskan.
Meski baru menjabat sebagai pimpinan BPKA Sulsel, dia berjanji akan menggunakan cara-cara persuasif untuk membebaskan lahan warga yang masih tersisah.
“Masih ada sekitar 3,5 kilometer yang akan diselesaikan pembebasannya. Kita akan pakai cara-cara yang lebih persuasif,” tandasnya.
Diketahui, tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur perkeretaapian Sulsel sebanyak  Rp512,9 miliar. (asrul nurdin)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini