Camat Marusu Buka Suara: Pembebasan Lahan Pembangunan Kereta Api Banyak Masalah di Maros, Penyebabnya Tim Apresial Tidak Becus

Camat Marusu, H Suwardi Sawedi (kanan) dan Kepala Desa Ma'rumpa, Muhammad Bakri (kiri) saat memberikan keterangan pers. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAROS – Camat Kecamatan Marusu, H Suawrdi Sawedi, menyampaikan jika persoalan pembebasan lahan pembangunan kereta api Sulsel di Kecamatan Marusu, masih menyisakan 43 kepala keluarga dan sekitar 12 haktare lahan belum terselesaikan, khususnya di dua desa, yaitu Desa Ma’rumpa dan Desa Temmappaduae.
“Kami harap penyelesaian pembebasan lahan tidak sekacau sebelumnya. Ini masih ada 43 KK dan 12 haktare belum diselesaikan. Tapi ini sudah dibicarakan dengan Kepala BPKA Provinsi Sulsel yang baru, Pak Andi Ammana Gappa saat sosialisasi di Kantor Camat Marusu dan di Grand Mall,” kata H Suwardi Sawedi saat ditemui di kantin Pemkab Maros, Senin (28/3/2022).
Dia juga mengklarifikasi, jika dalam pembebasan lahan warga untuk pembangunan jalur Kereta Api trans Sulawesi, khususnya di Kecamatan Marusu, pihaknya tidak menemukan adanya oknum yang mengambil keuntungan dari selisih harga.
Hanya saja, kata dia, sepanjang pembebasan pada tahap pertama, banyak kekacauan yang terjadi karena disebabkan Tim Apresial yang ditunjuk oleh Badan Pengelolah Kereta Api (BPKA), menetapkan harga secara senyap (diam-diam) yang sangat merugikan warga.
“Tidak ada makelar dalam pembebasan lahan, tetapi kekacauan harga bermula dari Tim Apresial dan BPKA. Yang salah adalah cara mereka menetapkan harga karena tidak ada pembanding harga yang sudah berlaku sebelumnya. Kriteria penetapan harganya tidak transparan,” ucapnya.
Selain itu, Suwardi berharap, pada lanjutan pembebasan tahap kedua nanti, agar benar-benar dilakukan penetapan harga lahan yang akan dibebaskan secara transparan. Karena menurut dia, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dijadikan standar harga bukan satu-satunya alat indikator penetapkan harga lahan masyarakat.
Suwardi, yang didampingi oleh Kepala Desa Ma’rumpa, Muhammad Bakri, saat memberikan keterangan, mengungkapkan beberapa kasus yang menurutnya sangat merugikan warganya karena penetapan harga lahan warga yang dilakukan secara sepihak melalui Tim Apresial yang ditunjuk oleh BPKA.
Salah satu warganya di Desa Tellupoccoe, atas nama Hajja Johar, ungkap Suwardi, menjadi korban sebab lahan miliknya ada yang ditetapkan sebagai fasilitas umum sementara lahan tersebut nyata-nyata milik Johar, dan lahan tersebut belum tercatat sebagai asset milik pemerintah. “Oleh pihak apresial dianggap sebagai fasilitas umum dan dimanfaatkan untuk pembangunan kereta api tanpa dibebaskan,” ungkap Suwardi.
Dia menyebut masalah Hajja Johar ini jelas ada mispersepsi. Sebelumnya, ujar dia, Johar pernah merintis pembangunan usaha developer di atas lahannya sendiri. Saat pengurusan persyaratan dan perizinan, beberapa ruas lahannya akan dijadikan fasilitas umum (Fasum) untuk perumahan yang direncanakannya.
“Namun, rencana Johar tidak diteruskan, karena lahan yang akan dijadikan lokasi perumahan itu masuk wilayah pembebasan pembangunan kereta api. Pihak Apresial tetap menjadikan sebahagian lahan milik Johar tersebut sebagai fasilitas umum. Fasumnya masih asset sebagai milik Hajja Johar karena menurut BPN, lahan tersebut tidak tercatat sebagai lahan milik pemerintah,” ungkap Suwardi.
Lebih lanjut, Suwardi mengaku pihak pemerintah tidak pernah dilibatkan dalam menetapkan harga lahan. Tim Apresial dan BPKA, kata dia, melakukannya secara diam-diam.
Senada dengan Suawardi, Kades Ma’rumpa, Muhammad Bakri, juga menyampaikan jika banyak persoalan timbul karena Tim Apresial dan BPKA Sulsel tidak melakukan koordinasi dengan baik bersama unsur pemerintahan di bawah.
Bakri pun mengungkapkan, salah seorang warganya lama berseteru dengan BPKA dan menolak lahannya dibebaskan karena adanya perbedaan harga. Misalnya, kata dia, ada lahan yang merupakan satu hamparan dibebaskan dengan harga yang berbeda, yang satu ditetapkan Rp300 ribu per meter, yang satunya lagi ditetapkan Rp96 ribu per meter.
“Jelas ini sangat kacau, lahan yang merupakan satu hamparan ditetapkan dengan harga yang berbeda oleh Tim Apresial. Pasti menimbulkan protes, karena masyarakat yang dibebaskan lahannya itu, merasa diperlakukan tidak adil,” ujar Bakri.
Terkait rencana pembebasan tahap kedua nanti, Camat Marusu, Suwardi Sawedi dan Kades Ma’rumpa, Muhammad bakri, mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kepala BPKA Sulsel, Andi Ammana Gappa, dengan melakukan sosialisasi ke warga dan menghadirkan pemerintah setempat.
“Yang disosialisasikan, rencana lahan, penetapan pemilik terlebih dahulu ditetapkan, dan apa saja yang menjadi bagian yang harus diganti rugi yang berada di atas lahan warga, misalnya nilai bangunan, tanaman dan tanaman produktif, semua akan diganti rugi,” kata Suwardi.
Bahkan, lanjut mantan Sekretaris Satuan Polisi Pamongraja Maros ini, Pihak BPKA Sulsel juga berjanji akan melakukan transparansi dalam penetapan harga, tidak sama yang sebelumnya, yang dilakukan Kepala BPKA saat dipimpin Jumardin, yang sangat tertutup dan senyap.
“BPKA Sulsel sekarang sudah turun mesosialisasikan dan akan melakukan penetapan harga secara transparan, tidak seperti sebelumnya, yang diam-diam,” tandasnya.
Saat ingin dikonfirmasi kepada Kepala BPKA Sulsel, Andi Ammana Gappa, terkait polemik tersebut, Kepala Balai sedang ke luar kota, dan rencana akan ditemui setelah kembali. (asrul nurdin)