Camat Marusu Klarifikasi Soal Lahan Kereta Api di Wilayahnya: Tidak Ada Lagi Masalah

Camat Marus, H Suwardi Sawedi. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAROS – Terkait desas desus persoalan pembebasan lahan pembangunan kereta api trans Sulawesi, khususnya di Kecamatan Marusu, kabupaten Maros, diklarifikasi langsung oleh Camat Marusu, H Suwardi Sawedi, Selasa (29/3/2022).
Menurutnya, sampai saat ini tidak pernah ada masalah dengan pembebasan lahan yang telah ditetapkan dan dibayar oleh pihak BPKA. Dia juga mengaku, saat tahap awal pembebasan, dia tidak pernah terlibat dan belum menjabat sebagai Camat Marusu.
Adapun berita yang dirilis sebelumnya, menurutnya yang merasakan dan mengetahui secara langsung persoalan pembebasan lahan, adalah Kepala Desa Ma’rumpa, Muhammad Bakri, yang juga turut mendampinginya saat berdiskusi dengan sejumlah wartawan di kantin Pemkab Maros, Kantor Bupati Maros, Senin (28/3), kemarin.
“Pak Desa sudah terlibat sejak awal proses pembangunan kereta api di wilayahnya, dia lebih banyak tahu, posisi saya hanya menyimak curahan hati warga dan sejumlah pihak,” kata Suwardi Sawedi dalam klarifikasinya.
Soal adanya 43 KK yang disebutkan terbengkalai, Suwardi mengklarifikasi, bahwa 43 KK itu tidak terbengkalai, dan belum ditetapkan untuk segmen selanjutnya.
Dia juga mengakui, jika sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolah Kereta Api (BPKA) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ammana Gappa, saat ini sudah bagus dan sangat tepat.
“Sudah tiga kali BPKA melakukan sosialisasi, dua kali di Grand Mall, dan sekali di kantor Camat Marusu. Saya sendiri hadir bersama tokoh masyarakat dan warga,” ujar Suwardi.
Soal penilaian terhadap Apresial yang sebelumnya menetapkan harga lahan, dia mengaku dirinya tidak pernah bertemu dengan pihak Apresial.
“Mungkin yang mengomentari soal penetapan harga apresial adalah Pak Desa Ma’rumpa, Bakri, kan dia lebih tahu. Tidak elok kalau saya komentari karena saya tidak pernah ketemu tim apresial yang dipakai BPKA sebelumnya,” jelas Suawardi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kades Ma’rumpa, Muhammad Bakri, menyebutkan ada masalah yang pernah timbul karena warganya melakukan protes terkait penetapan harga lahan mereka. Misalnya ada warga mempersoalkan adanya perbedaan harga sementara lahan berada pada hamparan yang sama.
“Yang satu dihargai Rp300 ribu, yang satunya dihargai Rp96 ribu, padahal lokasinya satu hamparan, ke depan tidak boleh seperti itu lagi,” pungkasnya. (asrul nurdin/roma)