Kronik Para Presiden dalam Notonogoro hingga Noto13ihardjo

Mantan Anggota Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD)
Oleh: Ostaf al Mustafa
menitindonesiaMENURUT pada ramalan Jayabaya, urutan nama-nama presiden Indonesia hanya cocok pada enam huruf saja yakni ‘notono’ yang sesuai dengan dua huruf belakang dari Soekarno, Soeharto, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain dari mereka bertiga lebih condong pada area goro-goro (Jawa: kekacauan keributan, hingga huruhara) hingga pada era masuk keluar gorong-gorong. Istilah Notonogoro ini dicopot dari Jangka Jayabaya yang ditulis Prabu Jayabaya (1135-1157) untuk melihat relasi erat antara kepemimpinan dengan realitas yang terjadi pada suatu zaman tertentu. Ilmu dan praktik menata negara (Jawa: Notonogoro) memang lebih pas untuk mereka bertiga. Namun tentu saja perlu juga diberi kritik, mulai dari masa Soeharto hingga rezim goro-goro, menuju era SBY lalu berhenti di era gorong-gorong.
Sebelum menguliti fakta yang terjadi pada era sejumlah presiden, perlu melihat dahulu seperti apa itu kondisi Indonesia. Dalam buku setebal 536 pagina, terdapat tulisan pendahuluan sepanjang 56 halaman yang ditulis oleh seorang guru besar pada Department of Anthropology, University of Toronto. Masih di kalimat awal pendahuluan tersebut, disajikan satu kalimat panjang mengenai sebuah republik yang usianya akan mencapai 77 tahun pada tiga bulan mendatang. Sang guru besar yang merentangkan lima bukunya sejak 1989 hingga 2021 tersebut menulis: Indonesia sebagai negeri yang terus dililit kemiskinan dan kekerasan, sepertinya merupakan pilihan tempat ganjil untuk melakukan penelitian mengenai the will to improve (kehendak untuk memperbaiki), khususnya untuk memperbaiki keadaan hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya—upaya yang sering juga diberi nama “pembangunan” (Tania Murray Li, The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia, Marjin Kiri, cetakan kelima, 2021: 1).
Buku tersebut terbit pertama kali di Amerika Serikat pada 2007 berjudul The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics, dan kemudian pertama kali dicetak di Indonesia pada Juli 2012. Kita terlambat selama lima tahun, untuk membaca edisi pertama berbahasa Indonesia tersebut. Setelah berlalu 15 tahun terhitung mulai 2007 tersebut, sepertinya kondisi Indonesia tidak makin membaik di era gorong-gorong dua periode ini, terutama pada dua lilitan utama yang menjerat Indonesia berupa kemiskinan dan kekerasan.
Pada blurf (tulisan yang tertulis di sampul belakang) buku tersebut, memberi hentakan yang jauh lebih keras daripada narasi pendahuluan, dengan kritik utama pada tiga kekuatan utama yang aktif di era Orba atau setelahnya. “Niat baik serta rencana hebat untuk memakmurkan kehidupan orang banyak sama sekali bukan jaminan bahwa kemakmuran akan benar terwujud. Pada banyak peristiwa, alih-alih mendatang kemakmuran, kehendak untuk memperbaiki kehidupan, ternyata justru membawa sengsara berkepanjangan, karena program pemakmuran itu sendiri tidak bebas nilai—kaum yang hendak dibangun bukan ruang kosong yang bisa diisi apa saja, sementara kelompok yang hendak membangun, entah itu pemerintah, organisasi keagamaan atau LSM juga tidak bebas dari kepentingan kelompok”.
Hal pertama dari masalah justru berasal dari pemerintah, sebab sebuah rezim juga mengedepankan kelompok yang mendukungnya, terutama para pemodal Cina yang menjadi cukong. Hal yang lazim disebut oligarki. Istilah cukong yang muncul sejak era Soerharto, juga terhubung pihak militer, Megawati Soekarnoputri, menyasar pula pada Prabowo Subianto hingga Jokowi. Pada acara kematian Liem Sioe Liong Juni 2012, Megawati, Prabowo, dan dua putri Suharto menghadiri layanan pemakamannya di Singapura (Richard Borsuk and Nancy Ching, Liem Sioe Liong’s Salim Group: The Business Pillar of Suharto’s Indonesia, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2014: 504).
Analisis adanya pengaruh cukong di Indonesia mulai pada 1970-an, ketika kolaborasi baru didirikan antara etnis Cina yang memiliki kekuatan bisnis dan anggota angkatan bersenjata/ABRI dan yang terhubung erat secara politis dengan pribumi yang memiliki kemudahan akses ke lisensi, kontrak dan jenis lainnya dari konsesi perdagangan (Adam Tyson dan Budi Purnomo, “President Jokowi and the Obor Rakyat Controversy in Indonesia”, Critical Asian Studies, 2016: 13).
Istilah cukong di Indonesia mulai terbuka pada 28 Januari 1971 dalam tulisan Frank Hawkins, “Indonesia’s Own Military-Industrial Complex,” di Bangkok Post yang menuliskan adanya 20 cukong yang semuanya terhubung ke sejumlah jenderal. Artikel tersebut menulis tentang cukong yang memiliki jalur kuat dan memasuki kontrak kerja sama dengan pemerintah, kredit investasi dan dana lainnya, dan diduga keras bahwa 90% dari uang bantuan proyek berakhir di tangan para cukong. (lihat: Leo Suryadinata, “Indonesian Policies Toward the Chinese Minority under the New Order.” Asian Survey, Vol. 16, No. 8, 1976: 773-774). Jejak cukong yang terungkap sejak 1971, kini makin menghebat, karena melibatkan diplomasi jebakan utang ala One Belt One Road (OBOR) dari cukong Cina Daratan yang dijalankan Presiden China Xi Jinping.
Dalam Noto13ihardjo, terdapat dua presiden, mungkin juga tiga yang terkait dengan pemberontakan PKI. Di era Sukarno terjadi G 30 S/PKI, hingga kemudian Soeharto menghancurkan gembong-gembong gerakan makar itu dan anasir-anasirnya selama 32 tahun masa kuasanya. Siapa presiden yang ketiga itu? Lihat sendiri dua huruf terakhir tersebut, untuk menebak kelanjutan namanya.
Jakarta, 5 Juni 2022

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini