Wali Kota Bandung Yana Mulyana Resmi Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jaringan Internet

Konferensi Pers KPK kasus Wali Kota Bandung. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan lima orang lainnya resmi ditetapkan tersangka dugaan kasus suap setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan mulai pada Jumat (14/4/2023).
“Yana sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama 8 orang lainnya,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih, Minggu (16/4/2023), dini hari.

BACA JUGA:
Wali Kota Bandung Ditangkap KPK Saat Terima Suap Proyek Jaringan Internet dan Pengadaan CCTV

BACA JUGA:
KPK OTT Pejabat Kereta Api, LSM-PILHI Cium Bau Korupsi Pembebasan Lahan di BPKA Sulsel

Kedelapan tersangka diduga melakukan tindak pidana suap terkait pengadaan CCTV dan jasa jaringan internet program Bandung Smart City Tahun Anggaran 2022-2023.
Selain Yana, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bandung yang baru saja dilantik, Dadang Darmawan. Kemudian, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung berinisial KR, BN (Direktur PT SMA), SS selaku CEO PT Civo, AG selaku Manager PT SMA.
Ghufron mengungkapkan KPK juga mengamankan uang sebesar Rp924 juta dalam pecahan rupiah, dollar Singapura, Ringgit Malaysia, dollar Amerika Serikat, dan Baht Thailand.
Dalam perkara ini, Yana, Dadan, dan KR Disangka melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara, SS, AG, dan BN yang disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal  5 Ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, Ghufron juga menjelaskan, KPK sementara mendalami nilai proyek tersebut dan jumlah uang yang diterima. Bahwa, nilai proyek sebesar Rp2,5 miliar sementara fee yang dikeluarkan Rp924 juta, sekitar 40 persen lebih.
“Bisa jadi proyeknya memiliki kualitas sangat rendah karena anggarannya disunat atau proyek hasilnya tetap berkualitas tetapi anggarannya di mark up. Ini sementara didalami. Atau bisa jadi ada proyek lain juga,” ujarnya. (andi endeng)