Prof Idrus A Puturusi - berharap Prof Aswanto ditunjuk menjadi Pj Gubernur Sulsel. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Mantan Rektor Unhas Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B, Sp.OT(K). menyampaikan doa lewat postingan di Group WA agar Prof. Dr. Aswanto SH, M.H ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel menggantikan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman pada 5 September 2023, mendatang.
“Mari kita doakan, Prof Aswanto jadi Penjabat Gubernur,” kata Idrus Paturusi, dikutip pada Selasa (29/8/2023).
Seperti diketahui, masa jabatan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman akan berakhir pada 5 September 2023. Namun, DPRD Sulsel tidak mengajukan tiga nama Pj Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan. Penyebabnya adalah rapat paripurna DPRD terkait pengusulan nama-nama Pj Gubernur dari fraksi-fraksi mengalami deadlock.
Diusulkan DPRD Sulsel
Tiga nama yang disepakati Pimpinan Dewan sebelumnya yakni Prof Aswanto (Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkoinfo), Dr Bahtiar (Pejabat Eselon 1 Kemendagri) dan Dr A. Rivai Ras (Staf Ahli Bidang Kemaritiman Kemenkopolhukam), batal diusulkan karena ada tiga fraksi, yakni Fraksi PPP, Fraksi NasDem dan Fraksi PAN memunculkan nama baru Dr Jufri Rahman (Pejabat Eselon 1 Kemenpan RB).
Sesuai dengan surat Mendagri Tito Karnavian kepada pimpinan DPRD Sulsel, diminta usulan maksimal tiga nama. Namun, nama yang dimunculkan terdapat empat nama sehingga pimpinan DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada Kemendagri dan Presiden. “Kita serahkan kepada pusat saja, karena rapat tidak kourum,” ucap Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari, saat dikonfirmasi media ini.
Belakangan, santer disebut bahwa nama yang diajukan kepada Presiden Jokowi ada tiga nama, yakni Prof Dr Aswanto, Dr Rivai Ras, dan Komjen Purn. Nana Sudjana (Inspektur Setjen DPR RI).
Terkait tiga nama tersebut, Andi Ina Kartikasari mengatakan tidak menjadi soal, sebab nama-nama yang selama ini disebut-sebut semuanya memenuhi kriteria dan mengenal demografi serta memahami geopolitik di Sulsel. “Kriterianya semua sudah memenuhi, kita serahkan saja kepada pemerintah pusat,” ucap dia. (AE)
