menitindonesia, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menanggapi kritik publik terkait dugaan penanganan kasus korupsi yang dinilai tumpul ke atas namun tajam ke bawah.
Ia menegaskan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi tanpa toleransi. Hal tersebut disampaikan Budi Gunawan dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Kamis (2/1/2025).
BACA JUGA:
Mengenal CIO Korea Selatan dan KPK Indonesia: Siapa Lebih Efektif Berantas Korupsi Pejabat?
Menurutnya, langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini telah membuahkan hasil yang signifikan.
“Kita tahu bahwa Presiden sudah tegas memerintahkan kepada kami, dalam penanganan korupsi itu tidak ada toleransi lain dan jangan ragu-ragu,” kata Budi Gunawan di hadapan awak media.
Penegasan Sikap Antikorupsi di Era Prabowo
Budi Gunawan menyoroti bahwa instruksi Presiden Prabowo kepada seluruh aparat penegak hukum sangat jelas, yakni untuk tidak memberikan ruang kompromi bagi praktik korupsi di semua tingkatan. Kebijakan ini, menurutnya, membantah anggapan bahwa pemberantasan korupsi hanya menyasar kalangan bawah dan mengabaikan elite politik atau pejabat tinggi.
BACA JUGA:
Taruna Ikrar Raih Penghargaan Ilmuwan Berpengaruh, Soroti Ancaman Resistensi Antimikroba
“Pemerintah saat ini telah membuktikan keseriusan dalam mengungkap kasus-kasus besar. Hasil spektakuler yang dicapai adalah bukti nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Sinergi Penegak Hukum Perkuat Pemberantasan Korupsi
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan perintah Presiden dengan tetap menjunjung tinggi transparansi dan profesionalisme. Sinergi antara lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan terus diperkuat demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Burhanuddin juga menambahkan bahwa penanganan kasus-kasus korupsi akan mengedepankan prinsip equality before the law, di mana semua warga negara, termasuk pejabat tinggi, diperlakukan sama di hadapan hukum.
Hasil Nyata dan Tantangan ke Depan
Budi Gunawan menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa hasil yang telah dicapai sejauh ini menjadi langkah awal untuk terus meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kami menyadari tantangan masih besar, tetapi kami yakin dengan dukungan masyarakat dan instruksi tegas dari Presiden, Indonesia akan bergerak maju menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih,” pungkasnya.
(akbar endra – AE)
