menitindonesia, MAKASSAR – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Makassar, Irwan Adnan, memimpin Rapat Teknis Manajemen Kepegawaian di Kantor Balai Kota Makassar, Senin, (17/2/2025).
Rapat ini menjadi momen penting dalam membahas berbagai persoalan strategis, mulai dari penggajian, status tenaga Non-ASN, posisi jabatan kosong, hingga sistem manajemen kepegawaian dalam menghadapi transisi pemerintahan.
Dalam pertemuan tersebut, Irwan menekankan pentingnya pemetaan kondisi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Menurutnya, langkah ini krusial agar kebijakan yang diambil lebih terstruktur, berdampak langsung pada peningkatan produktivitas, serta mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
BACA JUGA:
SKPD Pemkot Makassar Salurkan Ribuan Nasi Kotak untuk Korban Banjir di Manggala
“Saya sangat memahami kondisi bapak dan ibu kepala SKPD mengenai persoalan ini. Hasil rapat ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya,” kata Irwan.
Irwan juga mengingatkan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memahami kondisi transisi pemerintahan yang tengah berlangsung.
Ia menekankan pentingnya menyiapkan data kepegawaian yang akurat guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar solutif.
“Kita harus menyusun data dengan baik agar bisa mendapatkan solusi yang komprehensif. Terima kasih kepada semua yang telah berfokus dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
BACA JUGA:
Danny Pomanto Pamit: Sembilan Tahun Mengukir Prestasi untuk Makassar
Sebagai langkah konkret, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar diminta untuk berkoordinasi dengan Asisten Pemerintahan dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan ASN dan Non-ASN.
Hal ini mencakup pendataan jumlah tenaga Non-ASN, hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta kondisi pegawai yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) atau jabatan kosong lainnya.
“Semua ini sangat berpengaruh pada produktivitas dan pencapaian target kita ke depan,” jelas Irwan.
Irwan menegaskan bahwa sistem manajemen kepegawaian yang jelas dan tertata sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika pemerintahan ke depan.
Ia berharap proses rekrutmen semakin baik, sehingga pengelolaan kepegawaian di Pemkot Makassar bisa lebih profesional dan membawa manfaat bagi semua pihak.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyusun strategi pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Pemkot Makassar.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh berbagai SKPD, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, BKPSDM, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Inspektorat, serta beberapa dinas lainnya.
