Aktivis Mahasiswa Langgikima, Konawe Utara - Jefri Alfachriansyah
Kondisi jalan poros Kecamatan Langgikima, Konawe Utara, rusak parah akibat aktivitas perusahaan tambang. Warga dan mahasiswa mendesak pemerintah dan investor bertanggung jawab.
menitindonesia, KONAWE UTARA — Di balik kekayaan sumber daya alam Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, tersimpan ironi yang menyayat. Jalan poros dan jalur pedesaan di kawasan ini kini rusak parah, dipenuhi lubang, bahkan tergenang lumpur bak kolam di musim hujan. Akses warga terganggu, anak-anak sekolah pun harus berjuang melewati medan berat demi menuntut ilmu.
Kerusakan itu diduga kuat akibat lalu lintas berat kendaraan milik perusahaan tambang yang setiap hari melintasi jalur utama maupun jalan desa. Aktivitas angkutan tambang.
Mahasiswa Dorong Pemerintah dan Perusahaan Tambang Peduli
Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Langgikima, kepada media, Jefri Alfachriansyah meminta investor dan pemerintah peduli dan segera membenahi jalan rusak tersebut. “Harus peduli dan bertanggung jawab, karena terhadap dampak yang ditimbulkan masyarakat merasakannya,” kata Jefri dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).
Karikatur Berita
Ia mendesak pemerintah daerah untuk bersikap tegas dengan memanggil pihak perusahaan agar segera memperbaiki kerusakan jalan. Menurut Jefri, tidak sepatutnya warga jangan dirugikan demi kepentingan investasi.
Senada dengan itu, Irham, juga mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Langgikima, mengungkapkan bahwa keresahan warga, terutama pemuda dan pelajar, sudah memuncak. Ia menyebut saat ini ada sekitar 40 perusahaan aktif yang beroperasi di wilayah Langgikima, namun hanya segelintir yang menunjukkan kepedulian terhadap kondisi infrastruktur.
“Ini bukan sekadar soal jalan berlubang. Ini tentang etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dan pemerintah harus pro aktif menjaga lingkungan,” ujar Irham.
Ia menyebut, jika suara masyarakat terus diabaikan, maka aksi turun ke jalan adalah opsi yang terbuka. Langgikima membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya janji dari investor maupun pemerintah.
