Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, beri apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Agung yang raih kepercayaan publik tertinggi versi survei Indikator Politik Indonesia.
Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung melonjak jadi 76%, tertinggi di antara lembaga hukum lainnya. Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, menyebut Kejagung kini lebih berani dan tegas dibanding lembaga penegak hukum lainnya.
Jaksa Agung Bertransformasi, Kepercayaan Publik Meningkat
menitindonesia, JAKARTA — Di tengah gelombang kritik terhadap kinerja lembaga penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan Agung justru muncul sebagai bintang baru. Dalam survei Indikator Politik Indonesia terbaru, Kejagung mencatat tingkat kepercayaan publik sebesar 76%—angka yang mengungguli bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian.
Pencapaian ini tak datang begitu saja. Di balik lonjakan kepercayaan tersebut, ada kerja konsisten dan berani yang dilakukan Kejagung di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin. Terobosan hukum yang diambil, keberanian membongkar mafia peradilan, dan konsistensi dalam penegakan hukum disebut sebagai faktor utamanya.
Salah satu suara yang angkat bicara soal keberhasilan ini adalah Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo. Ia menilai Kejaksaan Agung telah tampil sebagai wajah baru penegakan hukum di negeri ini.
“Kejagung berani tampil beda. Tidak ada kompromi terhadap kasus-kasus besar, bahkan yang menyentuh pejabat tinggi. Ini bukti keberanian dan konsistensi,” kata Rudianto kepada media ini, Rabu (3/6/2025).
Karikatur berita
Apresiasi dan Catatan Tajam dari DPR
Menurut Rudianto, Kejagung telah melampaui ekspektasi. Kasus besar seperti keterlibatan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, berhasil dibongkar. Bagi legislator asal Makassar ini, keberanian itu adalah indikator bahwa Kejaksaan Agung kini punya taji.
“Jangan berhenti di satu nama. Jika ada hakim lain yang terlibat, ungkap semua. Ini penting untuk menjaga martabat lembaga peradilan kita,” tegasnya.
Namun, ia juga memberikan catatan penting. Koordinasi antarbidang di tubuh Kejagung harus diperkuat. Ia menyoroti kasus di mana pemerintah daerah atau BUMD yang telah mengikuti pendampingan dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), malah dipanggil oleh bidang lain untuk diperiksa. Hal ini menurutnya menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.
“Perlu regulasi internal yang jelas agar satu lembaga tidak saling tabrak. Apalagi jika yang diperiksa sudah mengikuti pendampingan resmi dari Kejagung sendiri,” tambahnya.
DPR dan Publik, Kunci Dukungan Reformasi Hukum
Di tengah sorotan publik, Rudianto menegaskan komitmen Komisi III DPR RI untuk terus mendukung Kejagung sebagai mitra strategis. Menurutnya, keberhasilan institusi ini adalah cermin harapan masyarakat terhadap sistem hukum yang adil, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Kami akan terus kawal dan dukung Kejagung selama mereka konsisten berdiri di garis penegakan hukum yang lurus,” ujar Rudianto.
Meningkatnya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi sinyal kuat bahwa reformasi hukum bukan lagi wacana kosong. Selama lembaga penegak hukum berani menindak tanpa pandang bulu dan menjaga integritas internal, kepercayaan publik akan terus tumbuh.
